Sah, Berikut Besaran UMK Tahun 2018 Se-Provinsi Banten

Sejumlah Pegawai menyalami Gubernur dan Wakil Gubernur Banten usai mengikuti apel bersama Sejumlah Pegawai menyalami Gubernur dan Wakil Gubernur Banten usai mengikuti apel bersama

Serang, Progresnews.com -- Gubernur Banten Wahidin Halim secara resmi telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) tahun 2018 se-Provinsi Banten. Penetepan itu tertuang dalam surat keputusan nomor 561/Kep.442-Huk/2017 tertanggal 20 November 2017.

Berdasarkan SK yang ditanda tangani langsung oleh Gubernur tersebut, besaran UMK 2018 untuk Kabupaten Pandeglang sebesar Rp2.353.549,14; dan Kabupaten Lebak ditetapkan sebesar Rp2.312.384,00.

Sementara itu, UMK untuk ibu Kota Banten yakni Kota Serang sebesar Rp3.116.275,76; Kabupaten Serang Rp3.542.713,50, dan Kota Cilegon dengan UMK paling tinggi sebesar Rp3.622.214,61.

Wilayah Tangerang raya yakni Kabupaten Tangerang menetapkan UMK sebesar Rp3.555.834,67; Kota Tangerang Rp3.582.076,99; Kota Tangerang Selatan Rp3.555.834,67.

"Itu (penetapan UMK 2018) sudah sesuai dengan usulan kabupaten/kota, ada kenaikan 8,71%, karena kalau kita lihat permintaan dari daerah juga nggak beda, sama aja," kata Wahidin kepada wartawan, Senin (20/11).

Penetapan UMK 2018 mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tentang Pengupahan. Untuk itu, mantan Wali Kota Tangerang itu meminta kepada buruh menerima dengan keputusannya tersebut.

"Itu kan persoalan buruh dengan negara, bukan urusan gubernur, itu kan (ketetapan) undang-undang. Jangan ke gubernur lah, yang buat PP (78) siapa? Kalau mau ke sana (pemerintah pusat) aja deh," tandas Wahidin.

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Alhamidi menambahkan, agar seluruh serikat buruh di Banten menerima keputusan tersebut. “Ini sudah final angkanya. Imbauanya agar teman-teman buruh dapat menerima keputusan tersebut. Karena kawan-kawan buruh juga dapat mengajukan upah minimum sektoral,” katanya. (Red)

Loading...
Komentar