PROGRESNEWS
PreviousPauseNext

Mengawal Pilgub Banten 2017

Bawaslu Banten waspadai 3 potensi Pelanggaran di Pilgub 2017

Acara Media Meeting persiapan pengawasan PILGUB Banten 2017 di kantor Bawaslu Provinsi Banten Acara Media Meeting persiapan pengawasan PILGUB Banten 2017 di kantor Bawaslu Provinsi Banten

Serang, Progresnews.com -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten menyatakan bahwa ada 3 Potensi Pelanggaran yang rentan terjadi dalam perhelatan Pilgub Banten 2017 mendatang. 

Menurut Ketua Bawaslu Banten, Pramono U Tantowi, Potensi pelanggaran yang pertama adalah pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang ilegal. Berkaca pada pilkada serentak 2015, dimana ada 4 daerah di Banten yang menghelat pemilihan, pelanggaran APK banyak dijumpai. Bahkan Pramono menuturkan ada petugas bawaslu yang mengalami intimidasi ketika hendak menindak alat peraga kampanye ilegal di wilayah Kota Serang waktu itu. Namun ia menegaskan bahwa dalam Pilgub Banten 2017 nanti, pihaknya akan menindak tegas dan tidak akan banyak kompromi lagi jika pelanggaran tersebut ditemui.

"Ada beberapa pelanggaran yang kemungkinan terjadi di Pilgub 2017. Yang pertama dan yang sering terjadi adalah pelanggaran mengenai pemasangan alat peraga kampanye yang ilegal. Bahkan pada 2015 kemarin petugas bawaslu yang hendak menertibkan alat peraga ilegal mendapatkan perlakuan intimidatif. Tapi kita gamau panjang-panjang lagi urusan ini di pilgub 2017, jika ditemui langsung kita tindak tegas", Kata Pramono dalam acara Media Meeting di Kantor Bawaslu Banten, Selasa (10/5) siang.

Perihal pemasangan APK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang telah menerbitkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pasangan calon hanya diperbolehkan memasang APK pada titik-titik yang telah ditentukan. Alat peraga yang dipasang kali ini tidak disediakan oleh peserta, namun dibuat langsung oleh Komisi Pemilihan Umum menggunakan anggaran negara. 

Kedua, dan dinilainya pelanggaran yang sangat berbahaya, adalah Mentalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS yang masih terlihat tidak netral dalam kontestasi politik di Provinsi Banten. Pramono mencontohkan beberapa temuan di lapangan pada pilkada 2015 lalu tentang ASN yang didapati menggunakan atribut salah satu paslon.

"Kedua dan sangat berbahaya adalah soal mentalitas ASN di Banten yang seharusnya menjaga netralitas dalam Pilgub. Pilkada tahun lalu (2015-red) misalnya, didapati ASN yang menggunakan atribut paslon dalam masa kampanye", Lanjutnya.

Potensi pelanggaran yang ketiga dan tidak kalah berbahaya nya adalah penggunaan anggaran pemerintah untuk acara yang dinilai bermuatan kampanye salah satu pasangan cagub-cawagub. Dalam Pilgub Banten 2011 ada banyak laporan yang masuk ke bawaslu perihal dugaan penggunaan anggaran pemerintah melalui agenda-agenda dinas  yang didalamnya sarat dengan muatan kampanye atau sosialisasi paslon tertentu.

"Selanjutnya adalah soal penggunaan anggaran pemerintah yang digunakan oleh beberapa dinas dan sarat dengan muatan kampanye atau sosialisasi calon tertentu. Seperti di pilgub banten tahun 2011 lalu misalnya, banyak sekali laporan dan kajian yang menunjukkan pelanggaran tersebut terjadi", Pungkas Pramono. (Kahfi/Red)

Komentar

Terpopuler