Cegah Korupsi, APIP dan Aparatur Penegak Hukum Teken MoU

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten. Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.

Serang, Progresnews.com -- Banyaknya regulasi yang ada pada saat ini memang mengharuskan setiap aparatur di Pemprov Banten bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,  adanya APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) setidaknya dapat turut mengawasi persoalan yang bersifat internal dari hal-hal administratif dan hal yg bersifat koruptif.

Hal ini disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim pada saat sambutan pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Banten, Senin, (13/8) bertempat di Pendopo Gubernur Banten,  KP3B. Hadir pada acara tersebut Kapolda Banten, Kajati Banten, Kepala Pengadilan, Kepala KPK perwakilan Banten,  Kepala Perwakilan BPK Banten, para Walikota, Bupati serta para pejabat di lingkungan Pemprov Banten dan Pemerintah Kota dan Kabupaten se Banten.

Selanjutnya dikatakan Gubernur, diskresi atau kerjasama perlu ada aturan yg jelas, apalagi berkaitan dengan kepentingan umum. Mengingat sedemikian luas tugas pelayanan publik, karena birokrasi pemerintah memerlukan keleluasaan bergerak, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan penting yang mendesak, sementara aturan untuk itu belum ada atau belum jelas. Sehingga kepala daerah atau pejabat publik tidak diliputi rasa ketakutan dan was-was. 

Itu sebabnya Gubernur menginginkan jika kerjasama ini lebih dalam rangka Fastabiqul khairat, mengajak semua pihak untuk `berlomba-lomba berbuat dalam kebajikan, tidak selalu diliputi sak wasangka yang berlebihan. Demikian juga dari birokratnya sendiri agar dapat lebih memahami regulasi yang berlaku dan membenahi segala bentuk admistrasi dengan lebih baik. Dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti mengurus ijin cuti untuk walikota/bupati ketika hendak ke luar negeri atau  tetap harus melalui prosedur yang benar. 

Untuk Provinsi Banten sendiri, lanjut Gubernur, sampai dengan saat ini terus mencoba melakukan terobosan dalam rangka tata pengelolaan pemerintah yang baik,  tahun ini sudah mendapatkan kembali WTP,  setidaknya hal ini menjadi pemicu bagi jajaran Pemprov Banten sendiri untuk menuju pemerintahan yang bersih.

Gubernur mengakui bahwa saat ini tenaga auditor di Provinsi Banten masih terbatas, oleh sebab itu Gubernur meminta bantuan tenaga auditor sebanyak 20 orang kepada BPKP yang akan dijadikan Satgas. Selain itu, KPK sampai dengan saat ini masih diminta bantuannya dalam rangka menuju Banten yang bersih dan bebas dari segala bentuk tindakan korupsi. 

"Saya berharap APIP dapat bekerja secara maksimal, selain bisa sharing untuk kebaikan juga untuk penegakkan aturan yang benar". pungkasnya.



Rapat Koordinasi dilanjutkan dengan seminar dengan nara sumber Irjen Mendagri Ahmad Husein,  Direktur Bareskrim dan Jampidsus Kejagung RI dan diakhiri dengan tanya jawab terkait dengan APIP dan rencana aksi ke depan. 

Usai acara Gubernur berkesempatan untuk menerima Kepala Perwakilan BPK Banten untuk menerima laporan keuangan Semester pertama Prov Banten.

Inspektur Provinsi Banten E.Kusmayadi mengungkapkan, kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat. Langkah-langkah yang sudah dilakukan koordinasi antara APIP dengan APH adalah pertukaran informasi dan data. Hal ini sudah dilakukan baik dengan kejaksaan tinggi, Kejari Serang termasuk Kapolda Banten. 

“Tujuan rapat ini adalah melakukan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaran pemerintah daerah,” ujar Kusmayadi

Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten. Peserta penandatanganan adalah pejabat yang menandatangani kerjasama yaitu kepala daerah, Bupati, Walikota didampingi inspektur dan perangkat aparat penegak hukum, Kapolres, Kapolresta didampingiKasatreskrim dan Kepala Kejaksaan Negeri didampingi Kasie Tindak Pidana Khusus. 

Irjen Kemendagri mengungkapkan, sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mengungkapkan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Gubernur Banten, Kejaksaan Tinggi Banten dan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten atas komitmennya dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama antara APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. (Red)

Loading...
Komentar