Pansel Langgar Aturan, Pengamat Kebijakan Publik Minta KASN Batalkan Hasil Lelang

Langgar Aturan, Pengamat Kebijakan Publik Minta KASN Batalkan Hasil Lelang (Ilustrasi) Langgar Aturan, Pengamat Kebijakan Publik Minta KASN Batalkan Hasil Lelang (Ilustrasi)

Serang, Progresnews.com -- Komite Aparatur Sipil Negara diminta untuk membatalkan hasil Lelang Calon Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Banten karena disinyalir adanya pelanggaran terhadap PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Pelanggaran itu nampak pada pengumuman hasil lelang yang dimuat disalah satu media cetak lokal. Dimana dalam pengumuman yang menggunakan kop resmi dari Sekretariat Daerah Pemprov Banten dan ditandaatangani langsung oleh Ketua Panitia Seleksi yang juga Sekda Banten Ranta Suharta, hanya mencantumkan nama-nama dari masing-masing bidang yang lulus, tanpa disertai nilai dan peringkat.

Padahal jika mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya pada Pasal 121 ayat (2) dikatakan, Panitia Seleksi Wajib mencantumkan nilai dari masing-masing peserta lelang jabatan yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya.

Berikut bunyi PP Nomo 11 Tahun 2017, Pasal 121 Ayat (2) : Panitia Seleksi Wajib mengumumkan secara terbuka setiap tahapan seleksi : (a) nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat, (b)peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

Menanggapi adanya dugaan pelanggaran tersebut, Pengamat Kebijakan Publik yang sekaligus dosen hukum di Universitas Pamulang, Suhendar, memiliki tafsiran terkait dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut. Menurutnya PP tersebut mengikat secara hukum bagi panitia seleksi untuk mematuhinya.



"Ya jelas, secara normatif jika merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2017, panitia seleksi memiliki kewajiban untuk mengumumkan secara terbuka tahapan seleksi sejak dimulainya lelang jabatan hingga hasil akhir. Dan hal yang diumumkan pun berisi nilai yang diperoleh berdasarkan peringkat dan nama-nama yang berhak mengikuti tahap selanjutnya" kata Suhendar saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (1/10)

Menurut Suhendar, jika melihat faktanya Panitia Pelaksan hanya mengumumkan nama-nama yang lolos saja tanpa disertai dengan nilai masing-masing peserta sesuai dengan perningkatnya, maka bisa dipastikan, paitia seleksi telah melanggar atura PP Manajemen PNS. 

"Saya kira KASN bisa membatalkan hasil akhir panitia seleksi ini sehubungan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku" kata Suhendar. (Red)

Loading...
Komentar