Trauma Belum Sembuh, Warga Serang Utara Kembali Dibuat Resah Dengan Penambangan Pasir

Sejumlah Warga menggelar aksi penolakan penambangan pasir di pesisir lontar, Kabupaten Serang (Doc : Red) Sejumlah Warga menggelar aksi penolakan penambangan pasir di pesisir lontar, Kabupaten Serang (Doc : Red)

Serang, Progresnews.com -- Belum juga sembuh trauma akibat penambangan pasir yang dilakukan beberapa tahun silam, kini penambangan pasir laut di daerah pesisir Lontar kembali berlanjut. Kali ini dilakukan dengan cara mengendap-ngendap di tengah larut malam, di kala suasana tengah sepi dan gelap. Hal ini membuat resah masyarakat kembali resah.

Sekumpulan masyarakat Lontar dan sekitarnya (Pontang, Tirtayasa, Tanara) dari mulai tanggal 9 Maret, melakukan aksi menolak penambangan pasir laut ilegal yang dilakukan oleh Koperasi Niaga Pantura yang dianggap bodong.

Namun demikian, kapal laut yang bernama Queen of Netherland masih terus saja beroperasi tanpa ijin. Dan perusahaan Van Ord dengan kapalnya yang bernama Voox Maxima juga yang legalitasnya masih dipertanyakan terus saja mengeruk serta mengambil pasir laut.

Sampai detik ini pun masyarakat terus saja mendatangi kantor dinas.  Dan pada pertemuan dengan pejabat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten yang dilakukan pada hari Senin 21 April 2016 mendatang, masyarakat mendorong pihak dinas untuk mengambil sikap tegas terhadap perusahaan nakal tersebut.  

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, Eko Palamadi mengatakan, operasional pelayaran kapal Queen of Netherland ini aslinya dikeluarkan Dinas Perhubungan bukan Distamben Provinsi.

"Kapalnya sih tidak ada masalah. Tapi kalau soal perijinan penambangan, kami sama sekali tidak mengeluarkan untuk Queen of Netherland. Dan memang, kami dari pihak Distamben Provinsi Banten, cuma mewarisi problematika masalah AMDAL penambangan pasir dari pemerintah kabupaten Serang," kata Eko.

Hingga saat ini, Eko menerangkan, bahwa departemen yang dipimpinnya telah mendapat banyak permintaan untuk memperpanjang izin penambangan pasir laut di Lontar. Tapi ia masih menahan pepanjangan izin itu karena mempertimbangkan keluhan warga terdampak di Lontar dan sekitarnya.

"Syarat perpanjangan izin itu sangat ketat, salah satunya adalah mesti ada sosialisasi yang dilakukan perusahaan penambang. Selain itu, perlu ada kajian ulang. Dan dalam kajian ulang ini masyarakat terdampak mesti dilibatkan. Ini harus dilakukan agar AMDAL yang keluar bisa lebih berbobot, menguntungkan bagi masyarakat terdampak," lanjutnya.

Tapi di sisi lain, kejadian di lapangan, kapal tambang bernama Voox Maxima ini terus menambang dari mulai 23 September 2015 sampai detik ini. Juga beberapa hari belakangan, tambah lagi kapal tambang lain bernama Queen of Netherland yang juga ikut menambang. Bahkan menambang di lokasi yang jelas-jelas lokasi konflik.

Salah seorang warga Lontar, Basri (30) mengatakan, kerugian yang ditimbulkan dari penambangan pasir benar-benar sangat menghancurkan mata pencaharian masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan tradisonal. Rusaknya ekosistem laut akibat penambangan pasir laut membuat para nelayan sulit mendapatkan ikan di daerah-daerah tangkapan ikan.

“Ini dua kapal Belanda telah merusak penghidupan kami, masyarakat nelayan. Dulu, kakek nenek kami berjuang mati-matian mengusir penjajah Belanda. Sekarang Belanda datang lagi mau menghancurkan kehidupan kami. Maka tak ada kata lain, Belanda hengkang harga mati. Sekarang, Jet Star mau ikut nambang. Ini lebih parah lagi. Kasus penembakan saudara kami yang dilakukan Jet Star saja masih belum beres. Kok berani-beraninya Jet Star mau nambang lagi ke sini" ucap Basri, dengan penuh keprihatinan mendalam.

Basri juga menyesalkan ketidaktegasan pemerintah atas kapal-kapal liar yang beroperasi di daerahnya. Kami akan perjuangkan tanah leluhur kami dengan apapun resikonya," ujarnya.

Loading...
Komentar