Anggota DPRD Hingga Bupati Walikota Dukung Program Kesehatan Gratis

Program Kesehatan Gratis Berbasis KTP Program Kesehatan Gratis Berbasis KTP

Serang, Progresnews.com -- Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wagub Andika Hazrumy diminta untuk tetap melanjutkan melanjutkan program kesehatan gratis berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP). Permintaan tersebut datang dari angota DPRD Banten, pun dari Bupati dan Walikota.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah sangat mendukung program kesehatan gratis berbasis KTP tersebut karena akan memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan. Namun begitu, Tatu menyarankan agar Pemprov terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat aterkait dengan tekhnis pelaksanaannya.

“Jika program tersebut jadi dilaksanakan provinsi, maka Kabupaten Serang tinggal mengikuti,” ujar Tatu kepada awak media.

Wakil Wali Kota Serang, Sulhi Choir pun mendukung program kesehatan gratis yang dicanangkan Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Menurutnya, progra tersebut akan sangat membantu masyarakat Kota Serang yang belum tercover sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. “Sebetulnya berobat gratis ini sudah direncanakan oleh pemerintah pusat melalui kartu BPJS Kesehatan,”kata Sulhi seperti dikutip Kabar Banten beberapa waktu lalu.

Menurut Sulhi, program yang dicanangkan pemprov Banten sangat baik karena tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini masih banyak warga yang belum tercover oleh BPJS. “Selama BPJS ini belum tercover, ya sudah semestinya dibantu dengan sistem lain. Jadi program pusat dan pemda saling menunjang. Kami sendiri di kota masih banyak masyarakat yang belum memiliki BPJS itu, kalau provinsi mau membantu boleh saja,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari (Pjs) Bupati Lebak, Ino S Rawita. Menurutnya, bupati-wali kota se-Banten pasti mendukung program yang dicanangkan gubernur. Hal itu karena selama ini tidak bisa dipungkiri masih banyak warga miskin yang belum bisa mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

“Saya kira bupati-wali kota semuanya mendukung program gubernur dan wakil gubernur. Karena itu sangat baik sekali untuk mengisi kekosongan BPJS Kesehatan. Artinya, selama ini fakta di lapangan masih banyak warga yang belum tercover BPJS Kesehatan,” tuturnya.

Apalagi kata Ino, di Kabupaten Lebak masih banyak masyarakatnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis. “Lebak mendukung Pak Gubernur untuk memperjuangkan program itu. Apalagi (masyarakat) Lebak sangat membutuhkan sekali. Kasihan masyarakat, jangan sampai masyarakat miskin sakit tidak ada yang biayai. Gubernur dan wagub sangat respons terhadap persoalan ini,” tuturnya.

Bupati Pandeglang Irna Narulita juga mendukung langkah Pemprov Banten untuk menggratiskan pasien miskin saat berobat. Apalagi, saat ini banyak warga miskin di Pandeglang yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, sehingga membutuhkan bantuan pemerintah.

“Jelas kita dukung kalau itu untuk kepentingan masyarakat, karena salah satu kebutuhan masyarakat yaitu mendapatkan kesehatan yang baik,” kata Irna.

Menurutnya, dengan mendapatkan pengobatan gratis, diharapkan masyarakat mudah mendapatkan perawatan dengan baik. Sehingga, masyarakat terutama di Pandeglang tidak harus mengeluarkan biaya ketika mengalami penyakit yang serius.

“Memang kita juga sudah mengaplikasikan untuk kesehatan bagi masyarakat miskin, namun itu tidak mencukupi. Tetapi, kalau itu sudah ada regulasi dari pemprov, itu semua bisa tercover,” tuturnya.



Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi pun berpandangan sama. “Program itu harus kami dorong dan mendukung sekali untuk Pemprov Banten. Akan tetapi, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada,” kata Edi.

Menurut Edi, apabila program tersebut bergulir, tentunya sangat membantu masyarakat miskin. Sebab, jumlah masyarakat yang di bawah garis kemiskinan di Banten cukup lumayan banyak. Sepanjang itu positif, kata Edi, dan untuk kesejahteraan masyarakat,Pemkot Cilegon akan mendukung.

Edi berharap pemerintah pusat bisa mengapresiasi program Pemprov Banten tersebut. “Seperti apa berobat gratis dengan KTP itu, yang penting BPJS-nya jalan, kartu sehat, kartu Indonesia pintar semua ada dan dilaksanakan. Di pusat juga tidak bisa mendadak menolak, harus ada kajian juga. Saya yakin Pemprov Banten dengan program berobat gratis melalui KTP sangat bagus, dan kami mendukung itu,” tuturnya. 

Tak hanya dari kepala daerah di tingkat Kota/Kabupaten, dukungan untuk meloloskan program kesehatan gratis berbasis KTP ini pun datang dari sejumlah Anggota DPRD Banten. Heri Handoko misalnya, ia justru sangat senang jika program tersebut bisa dilaksanakan, karena akan sangat memudahkan masyaakat dalam menerima pelayanan kesehatan.

Karenanya, sangat perlu dukungan dai berbagai pihak utamanya masyarakat sebagai objek dari program kesehatan ini, "perlu dukungan dari masyarakat Banten, karena ini program yang baik. Program gratis pakai KTP sangat mulia, harus didukung!” kata Heri Handoko, seperti dilansir NEWSmedia, Senin (16/4).

“Saya tentu mendukung Pak Gubernur yang bertekad agar program berobat gratis pakai KTP ini bisa berjalan. Kita dukung pemerintah untuk membantu masyarakat Banten mendapatkan pelayanan kesehatan gratis,” kata Heri.

Sementara itu, Andra Soni, anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai Gerindra pun mendukung program berobat gratis pakai KTP yang digulirkan Pemerintah Provinsi Banten merupakan perwujudan dari kehadiran negara untuk masyarakatnya.

“Negara ini kan terbagi kewenanganya. Ada pusat, ada provinsi dan ada kabupaten kota. Niat pembentukan BPJS itu bagus, menjamin kesehatan. Tetapi fakta di lapangan berbeda. Ada dua juta warga miskin di Banten yang tidak terlayani oleh BPJS Kesehatan. Sehingga kehadiran pemprov di sini penting sekali untuk menangani warga miskin tersebut,” kata Andra Soni seperti dikutip Minggu (15/4/2018).



Ia mendukung pola yang diinginkan Pemprov Banten dalam program kesehatan gratis, yaitu Pemprov hanya membayar biaya pengobatan saat warga miskin itu sakit. Artinya, pemprov tidak perlu membiayai iuran BPJS Kesehatan selama 12 bulan atau setahun.

“Sampai hari ini Partai Gerinda adalah pengusung Wahidin Halim dan Andika Hazrumy menjadi kepala daerah di Banten. Apa yang disampaikan keduanya tentu sudah dikonsultasikan kepada kita, hanya kita minta untuk dikonsultasikan dan ditelaah agar tidak melanggar hukum. Kalau itu sudah dilakukan, ya silakan jalan, kami akan mendukung penuh program kesehatan gratis bagi warga miskin di Banten,” ujar Andra yang merupakan Sekretaris DPD Partai Gerindra Banten ini.

Andra pun mengungkapkan, banyak peserta BPJS Kesehatan menunggak karena tidak mampu membayar iuran, dan mereka tidak bisa menggunakan layanan kesehatan sebelum membayar lunas tunggakan tersebut.

“Boro-boro buat bayar iuran BPJS, banyak yang untuk makan sehari tiga kali sangat sulit. Tidak semua rakyat Indonesia mampu membaya iuran. Ini bagaimana, masak mau dibiarkan,” ucapnya.

Anggota DPRD Banten dari Fraksi Gerindra lainnya, Joko Priyanto bahkan sudah menyampaikan kepada masyarakat/konstituennya, bahwa Pemprov Banten memiliki program bagus, yakni program kesehatan gratis bagi masyarakat Banten dengan menggunakan KTP.

“Program kesehatan gratis cukup hanya dengan KTP itu bagus, tapi ternyata sama Menteri Kesehatan belum disetujui. Saya sampaikan, bahwa Pak Gubernur masih berusaha terus (agar program tersebut bisa berjalan),” kata Joko Priyanto.

Joko mengaku menyampaikan hal itu dalam kegiatan resesnya beberapa waktu lalu setelah ditanya oleh warga, apa saja program Pemerintah Provinsi Banten yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “(Itu bagus sebenarnya) karena contoh di Kota Tangerang sekarang sudah berjalan dengan baik,” terang Joko.

“Pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan) inginnya daerah tetap bekerjasama dengan BPJS. Cuma sekarang kan masalahnya BPJS itu kadang mempersulit masyarakat untuk berobat. Padahal harusnya tidak,” sambung dia. (Red)

Loading...
Komentar