Berhasil Tuntaskan TLHP Nasional, Pemprov Banten Raih Penghargaan Kemendagri

Wakil Gubernur Banten saat menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo Wakil Gubernur Banten saat menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo

Bengkulu, Progresnews.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerima penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan predikat “Baik” sebagai Provinsi yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh inspektorat Jendral Kementerian dalam negeri Tahun 2017 dan tahun sebelumnya. Penghargaan diberikan pada Rapat Pemuktahiran Data TLHP Nasional 2018 di Provinsi Bengkulu.

Selain Banten, 12 provinsi juga mendapatkan penghargaan dengan predikat 'Baik' dan 5 provinsi mendapatkan predikat 'Memuaskan' dalam proses penyelesaian menyelesaikan TLHP pengawasan Itjen Kemendagri tersebut.

Adapun 5 provinsi yang menerima penghargaan predikat 'Memuaskan' yakni Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Barat, DIY Yogyakarta, dan Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 13 provinsi termasuk Banten yang mendapatkan predikat 'Baik' yakni Lampung, Bali, Jawa Timur, Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Maluku dan Provinsi Banten.

Dalam sambutannya, Mendagri Thayo Kumolo menghimbau Pemerintah daerah untuk tetap fokus pada percepatan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, karena opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menjamin kinerja Pemda sudah pasti baik.

“Yang paling utama yakni dapat mempercepat pembangunan, kemiskinan berkurang dan perekonomian tinggi di atas nasional,” ujar Mendagri.



Sementar terkait perubahan mekanisme pertanggungjawaban aparat pengawas internal pemerintahan (APIP) atau inspektorat daerah, tinggal menunggu waktu. Dirinya menjelaskan, secara struktur, inspektorat daerah tetap menjadi perangkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah (pemda). Namun, tidak lagi bertanggung jawab kepada kepala daerah sebagaimana sebelumnya, melainkan langsung ke Mendagri.

“Karena bila seperti saat ini, tidak mungkin inspektur memeriksa Sekda yang jabatannya lebih tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih mengatakan, Rapat ini bertujuan menghimpun dan memetakan hasil Tindak Lanjut Pengawasan Itjen Kemendagri RI Tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Rapat ini juga sebagai forum koordinasi dan silahturahmi APIP pusat dan daerah.

“Arti penting keberhasilan suatu pengawasan bukan hanya dilihat dari jumlah rekomendasi yang dihasilkan namun seberapa efektif rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti,” jelas  Sri Wahyuningsih. (Red)

Loading...
Komentar