BNN Banten Minta Dana Hibah 93 Miliar, Gubernur : Manfaatkan Pusat Rehabilitasi Lido dan Lampung

Gubernur Banten Wahidin Halim Gubernur Banten Wahidin Halim

Serang, Progresnews.com -- Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten kembali mengajukan dana hibah tahun 2019 dengan angka yang fantastis yakni senilai Rp 93miliar. Atas permintaan dana hibah tersebut, Gubernur Banten melalui Staff Ahli Bidang Media dan PR Ikhsan Ahmad, meminta BNN Banten untuk memanfaatkan pusat rehabilitasi Lido dan Lampung dalam penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba.

"BNN Banten bisa memanfaatkan Balai besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang  terletak di Desa Wates Jaya, Kec. Cigombong, Lido, Kab. Bogor atau rumah rehabilitasi narkoba Bandar Lampung, tidak perlu membangun pusat rehabilitasi sendiri seperti yang diusulkan oleh BNN Banten untuk mendapatkan dana hibah dari APBD Banten sebesar 93 Milyar untuk tahun anggaran 2019 nanti.Kedua pusat rehabilitasi tersebut, di Lido maupun Bandar Lampung merupakan sebuah pusat rujukan Nasional Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dari seluruh Indonesia" tulis Ikhsan dalam rilis resmi, Rabu (7/25).

Menurut Gubernur kata Ikhsan, kedua pusat rehabilitas tersebut bersifat gratis dan bisa dimanfaatkan oleh BNN Banten dalam melakukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. 

"Pelayanan yang diberikan oleh Balai Pusat  Rehabilitasi BNN tersebut pun bersifat gratis, jadi apa urgensinya BNN Banten menginginkan dana hibah dari APBD Banten sebesar 30 milyar yang salah satu peruntukkannya adalah untuk rehabilitasi?  Karena rehabilitasi sudah dibiayai oleh APBN" kata Ikhsan.

Pada kedua pusat rehabilitas yang menjadi rujukan nasional pun kata Ikhsan, tidak sepenuhnya pembiayaan dibebankan kepada pemerintah, tapi ada beberapa elemen yang masih menjadi tanggung jawab keluarga korban.

"Meskipun bersifat gratis, tetap ada pelayanan yang menjadi tanggung jawab keluarga, yaitu : Biaya kesehatan diluar fasilitas pusat rehabilitasi, perlengkapan pribadi termasuk makanan diluar yang sudah disediakan. Artinya, pada kebutuhan pribadi menjadi tanggungjawab keluarga, bukan APBD" kata Ikhsan.



Kendatipun BNN Banten ingin membuat pusat rehabilitas, seharusnya berkoordinasi dengan Pusat bukan justru mengandalkan dana hibah dari Pemprov Banten, "Jikapun BNN menganggap perlu untuk membangun pusat rehabilitasi sendiri di provinsi Banten maka koordinasi dan kerjasamanya mesti dengan Departemen Sosial" jelas Ikhsan

Ikhsan juga menjelaskan bahwa untuk operasional BNN Banten yang digulirkan melalui APBN sudah cukup memadai, apalag antara BNN Pusat dan daerah ada pembagian penanganan khusus. 

"Jadi tidak benar bahwa operasional BNN Daerah disandarkan kepada dana hibah, bisa dibayangkan jika operasional BNN bersandar pada sumbangan dana hibah, maka jelas akan meruntuhkan seluruh standar kerja BNN Daerah, besar kecilnya sumbangan tergantung yang memberi." kata Ikhsan

Ikhsan juga menyarankan BNN Banten untuk berkoordinasi dengan Depdagri jika merasa dana Hibah tahun 2018 senilai Rp2 miliar yang diberikan Pemprov Banten diniali terlalu kecil. Bukan malah mengumbar sumpah serapah dimedia dan malah menuding Gubernur tidak mendukung program pemberantasan narkoba.

"sebetulnya ada cara untuk mengusulkan kembali besaran yang diusulkan, yakni mengajukan permohonan ke Depdagri dan Depdagri membuat surat kepada Gubernur Banten untuk membantu BNN Daerah tapi tetap dengan catatan bahwa permohonan tersebut disesuaikan dengan kemampuan Daerah" jelas Ikhsan

Ikhsan menegaskan, sebagai organisasi vertikal, BNN Banten sudah sepatutnya menggunakan cara-cara yang sopan dalam menyampaikan keinginannya, karena bagaimanapun Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kepanjangan tangan Presiden dan Wapres.

"Perlu diketahui, Gubernur adalah tangan kanan Presiden, wakil pemerintah pusat, seharusnya sebagai lembaga vertikal, BNN Banten menggunakan cara-cara yang lebih santun, tidak perlu dengan marah-marah, mengumbar serapah bahwa Gubernur kurang peduli dengan pemberantasan narkoba" tutp Ikhsan.

Loading...
Komentar