Diputus Bersalah, Komisi ASN Serahkan Nasib Ranta ke Gubernur

Sekda Banten Ranta SUharta saat meminta dukungan Partai Nasiona Demokrat (Nasdem) untuk pencalonannya pada pIlada Kota Serang beberapa waktu lalu Sekda Banten Ranta SUharta saat meminta dukungan Partai Nasiona Demokrat (Nasdem) untuk pencalonannya pada pIlada Kota Serang beberapa waktu lalu

Serang, Progresnews.com -- Sekda Banten Ranta Soeharta dipastikan bersalah telah melanggar etika Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait aktivitasnya yang meminta dukungan kepada sejumlah partai politik pada Pilkada Kota Serang beberapa waktu lalu, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004.

Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Pendidikan KASN, Sumardi menyatakan, setelah melakukan penyelidikan terhadap beberapa laporan atas Sekda Banten, pihaknya telah memutuskan jika Ranta dinyatakan melanggar kode etik sebagai ASN.

Keputusan atas bersalahnya Sekda Banten kata Sumardi telah dituangkan dalam laporan rekomendasi yang sudah disampaikan kepada Pimpinan Komisi ASN, “Ya ada pelanggaran terhadap kode etik ASN, laporan rekomendasinya sedang naik ke pimpinan,” kata Sumardi, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (23/2).

Selanjutnya, Komisi ASN menyerahkan sepenuhnya nasib Sekda kepada Gubernur Wahidin Halim. Pasalnya, Komisi ASN kata Sumardi, hanya mengeluarkan surat rekomendasi pemberian sanksi saja, adapun sanksinya sendiri yang harus mengeluarkan adalah Gubernur.

“Sanksi moral secara tertulis sesuai dengan PP 42 tahun 2004. Sanksi yang memberikan gubernur. KASN memberi rekomendasi saja ke gubernur, nanti Pak Gubernur yang memberikan sanksi," katanya menjelaskan.



Menanggapi hal tersebut, Ketua Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP), Nana Subhana mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Sekda taa Nana, seharusnya mendapatkan sanksi yang lebih proporsional seseuai dengan kesalahannya, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Kemenpan RB yang mengatur tegas soal ASN yang terlibat dalam politik praktis.

“Bagi kami peringatan tertulis yang dikeluarkan KASN menjadi tidak seimbang. Walau pun kecewa kami tetap menghargai apa yg dilakukan KASN. Intinya kami jadi tahu bahwa memang Sekda Banten benar melanggar,” kata Nana. 

Selain meminta Gubernur Banten untuk tegas dalam menindaklanjuti surat rekomendasi KASN, Nan pun berharap, proses penindakan yang dilakukan KASN terhadap Sekda Banten harus transparan dan Kemendagri yang memiliki kewenangan membentuk majelis kode etik, penting untuk bersikap. 

“Kemenpan-RB juga harus bertanggungiawab atas surat edaran yang dikeluarkannya tanggal 27 Desember 2017 yang ielas-jelas melarang ASN mendekati parpol untuk kepentingan pencalonan,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Banten Institut (BI) Carlos Silalahi mengaku akan mendatangi langsung Komisi ASN dan meminta kejelasan atas keluarnya keputusan sanksi tersebut. Sama dengan JRDP, Carlos juga mengaku sangat kecewa dengan keputusan yang hanya berupa sanksi tertulis.

"Sebagai pelapor saya dan rekan-rekan sangat kecewa dengan keputusan ini, dalam waktu dekat saya akan langsung mendatangi Komisi ASN dan meminta kejelasan penuh atas keputusannya tersebut. Namun demikian, kami tentu sangat menghargai atas kerja KASN yang menindaklanjuti laporan kami" kata Carlos. (Red)

Loading...
Komentar