Gubernur WH Ancam Pecat Pegawai yang Lambat Tangani Lelang Pengadaan Barang dan Jasa

Gubernur Banten Wahidin Halimd an Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai melaksanakan Apel Pagi di Halaman Mesjid Albantani, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (8/1) Gubernur Banten Wahidin Halimd an Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai melaksanakan Apel Pagi di Halaman Mesjid Albantani, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (8/1)

Serang, Progresnews.com -- Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan ancaman keras bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerja lambat dalam menangani persoalan di Banten, khususnya dalam melaksanakan pelelangan pengadaan barang dan jasa, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Bahkan, Gubernur yang akrab disapa WH itu tak segan-segan akan memecat bawahannya itu jika tidak mampu mengikuti ritme kerja cepat yang ia dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy lakukan selama ini.

“ULP nya lambat, ganti, kalau dinasnya lambat itu pun jadi pertimbangan kita. Kita harus bergerak cepat,” kata WH di depan ratusan pejabat dan pegawai Pemprov Banten,saat memimpin apel pagi di lapangan Masjid Raya Al Bantani KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (8/1).

Proses lelang dan dokumentasinya kata mantan Walikota Tangerang itu harus dilakukand engan sangat cepat, agar program-program pemerintah bisa terlaksana dengan baik dan sesuai target pemerintah. Namun begitu, ia pun tetap menekankan unsur kehati-hatian agar semua pekerjaan berjalan dengan prosedur yang semestinya.



Terkait target, untuk pembangunan fisik baik bersifat infrastruktur maupun yang lainnya harus sudah berjalan paling lambat Maret mendatang. Karena itu, OPD harus segera menyerahkan dokumen lelang kepada ULP untuk segera dilaksanakan proses lelangnya, “November dan Desember harus sudah selesai program,” ujarnya.

Sebelumnya, Saiful Bahri Maimun, Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Pokja ULP Banten menjelaskan, hingga pekan lalu, dokumen lelang yang sudah masuk baru untuk makan dan minum. Sedangkan untuk lelang fisik belum ada satupun dari OPD.

“Harusnya sesuai keinginan Pak Gubernur masuk Januari, biar bulan November fisiknya pembangunannya selesai karena untuk menghindari gagal lelang,” paparnya.

Jika dokumen lelang diberikan awal tahun saat terjadi gagal lelang pun masih ada waktu untuk melakukan lelang ulang. “Kalau pertengahan bulan kan mepet,” katanya.

“Kami sudah menyurati dan membuat edaran dua kali agar OPD melaksanakan lelang terutama fisik yang pekerjaannya membutuhkan waktu pengerjaan 10 bulan. Karena pak gubernur mintanya November tidak ada pekerjaaan,” katanya. 

Loading...
Komentar