Kepala Dinas Masih Angkat TKS, Gubernur Akan Berikan Sanksi Tegas

Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wagub Andika Hazrumy memimpin rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten di Ruang Rapat  Kantor Bappeda Provinsi Banten, Senin (1/10) Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wagub Andika Hazrumy memimpin rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten di Ruang Rapat Kantor Bappeda Provinsi Banten, Senin (1/10)

Serang, Progresnews.com -- Gubernur Banten Wahidin Halim tidak segan-segan akan memberikan sanksi kepada Kepala Dinas yang masih mengangkat tenagakerja sukarela (TKS) di lingkungan Pemprov Banten. Pasalnya, saat ini saja, pemprov telah kelebihan TKS hingga mencapai 6000.

"Kita sedang mengusulkan kepada kemetrian, boleh tidak TKS Provinsi Banten yang berjumlah 6000 ini kita biayayai dari dana APBD Pemrintah Provinsi,kalau boleh kita naikan,kita standarisasi" kata Gubernur saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten.

Gubernur juga mengharapkan untuk TKS bisa dibuatkan pola baru yaitu berdasarkan domisili agar mereka lebih mudah dan efektif untuk bekerja, "karena kalau jaraknya jauh,kasian mereka capek bulak balik," tegas Gubernur.

Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten yang dilaksanakan di Ruang Rapat  Kantor Bappeda Provinsi Banten, KP3B, Curug, Serang, pada Senin (1/10), ini guna mengatahui progres pembangunan Provinsi Banten  dan evaluasi hasil dari progres secara fisik dan sarapan anggaran yang sedang dilaksanakan pembangun oleh para OPD di Lingkungan Pemprov Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan hasil dari rapat yang gelar hari ini, “kita rapat koordinasi kinerja pelaksanaan pembangunan secara fisik dan serapan anggaran serta ingin mengetauhi bagaimana progres pembangunan yang dilaksanakan, karena kita harus tau itu, pembangunan yang saat ini dilaksanakan.



Gubernur mengharapkan pelaksanaan administarsi baik,kinerja baik dan hasil juga baik,untuk itu kepada para eselon II,III dan IV untuk memberikan laporan kinerjanya,apabila tidak memberikan laporan kinerja maka tunjangan kinerjanya akan dipotong,jangan sampai ada pejabat esselon yang tidak kerja,dengan laporan kinerja ini bisa di pantau,mereka kerja atau tidak,ujar Gubernur.

Mengenai anggaran perubahan 2018,waktu yang efektif tinggal 2 bulan,tanggal 15 desember harus sudah selesai jangan sampai melampaui tahun tutup buku 30 desember,persiapkan  segala ssuatunya dari sekarang,Tegas  Gubernur.

Pada rapat tersebut, Kepala BPS Provinsi Banten Agoes Soebeno dalam paparanya mengatakan Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Banten, mencapai 661,36 ribu orang (5,24 persen) pada Maret 2018. Ini menunjukkan mengalami penurunan sebanyak 38,47 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 699,83 ribu orang (5,59 persen).

Ada 27 provinsi yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin,lima di antaranya provinsi dengan penurunan  persentase penduduk miskin tertinggi yaitu,Jawa Tengah, Sulawesi Selatan,Jawa Barat,Banten dan Sulawesi Tenggara,tambah Kepala BPS. (Red)

Loading...
Komentar