Pansel Calon Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Banten Ditengarai Tabrak Aturan

Sekretaris Daerah yang juga Ketua Panitia Seleksi Calon Pejabat pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Banten Ranta Suharta. Sekretaris Daerah yang juga Ketua Panitia Seleksi Calon Pejabat pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Banten Ranta Suharta.

Serang, Progresnews.com -- Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melakukan seleksi pada 7 jabatan setingkat Eselon II Pemerintah Provinsi Banten yang diketuai Sekda Ranta Suharta, ditenggarai telah menabrak aturan perundangan.

Pelanggaran terhadap aturan tersebut jelas nampak dari pengumuman resmi hasil seleksi lelang jabatan, pada salah satu media cetak lokal. Dalam pengumuman yang menggunakan Kop Surat Sekretariat Daerah Provinsi Banten dan ditandatangi langsung oleh Ketua Pansel sekaligus Sekda Ranta Suharta itu, tidak menyertakan nilai dari masing-masing peserta yang dinyatakan lulus, dan hanya diurutkan sesuai alfabet saja.

Padahal, sebagaimana yang diamanhkan oleh PP Nomor II Tahun 2017 tentang manajemen PNS, tepatnya pada Pasal 121 Ayat 2 point a, sangat jelas mengintruksikan untuk mengumumkan secara terbuka nilai yang diraih masing-masing peserta seleksi.

"(2) Panitia Seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi : (a) Nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat, (b) peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya."

 



Untuk mengkalrifikasi dugaan pelanggaran dalam seleksi jabatan tersebut, kami berusaha menghubungi Ranta Suharta. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.

 

Untuk diketahui, Pansel telah mengumumkan hasil seleksi terhadap 7 jabatan setingkat eselon II, dimana masing-masing jabatan telah dipilih 3 orang yang dinyatakan lulus. Dari ke-7 jabatan tersebut, 2 diantaranya yakni Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Admnistrasi Rumah Tangga Pimpinan hanya satu orang yang dinyatakan sesuai dengan persyaratan.

Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2017, 3 nama tersebut selanjutnya akan diusulkan kepada Gubernur, yang kemudian ditetapkan 1 pejabat definitip dari masing-masing bidang. (Red)

Loading...
Komentar