Suap Bank Banten

Pendirian Bank Banten Dilanjutkan, Rano Karno Benarkan Ada Surat Dari Mendagri

Gubernur Banten, Rano Karno (Doc : Net) Gubernur Banten, Rano Karno (Doc : Net)

Serang, Progresnews.com - Gubernur Banten Rano Karno membenarkan adanya surat dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri) perihal kelanjutan pendirian bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten.

"Sudah kita terima. Artinya kan dalam isi tersebut Mendagri sudah memberikan lampu hijau bahwa untuk penyertaan modal bank Banten dapat dipertimbangankan. Ya artinya kan ini bisa di lanjut," kata Rano di Pendopo Gubernur, Selasa (2/2).

Baca Juga : Bukti Rekaman Percakapan, Rano Karno Malu-malu Sebut Angka '2'

Meski proses hukum kasus suap pendirian Bank Banten hingga kini masih berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun Rano menyebut bahwa kelanjutan pendirian Bank Banten tetap akan memakai proses yang sudah ada. 

"Gini lah. Harus dipahami dalam artian lanjutkan ini seperti apa. Artinya gini ini akan dilanjutkan, dengan proses yang sudah ada dan untuk akuisisi tolong lah jangan bahas Bank Pundi, ini kan sudah dapat dukungan dari Mendagri," tegasnya.

Baca Juga : Ditanya Manfaat Pendirian Bank Banten, Rano Karno : “Kebanggan Pak”

Untuk Proses pendirian dengan cara akuisisi Bank Pundi sendiri, Rano mengatakan bahwa PT BGD tidak menutup kemungkinan akan tetap mengakuisi Bank tersebut. Namun menurutnya, jika tidak bisa, Proses akuisisi kemungkinan akan diulang dari awal lagi.

"Artinya kan gini, Bank Pundi jangan dulu bahas itu. Bank mana saja yang bisa kan masih ada, kalau memang Bank Pundi tidak bisa, ya cari bank lain lagi, ya mungkin dengan proses yang di ulang lagi," tegasnya.

Baca Juga : Sempat Ditunda, Mendagri Berikan Lampu Hijau Pendirian Bank Banten

Diketahui, proses pendirian Bank Banten sempat menjadi perhatian banyak kalangan, lantaran ditemukannya kasus suap yang dilakukan oleh Direktur PT BGD waktu itu, Ricky Tampinongkol kepada sejumlah anggota DPRD Banten.

Bahkan, paska kasus itu diselediki oleh KPK, ramai-ramai anggota DPRD Banten mengembalikan uang suap kepada KPK. Namun begitu, status hukum perbuatan suap tersebut statusnya tidak bisa dikesampingka dan tetap dilanjutkan penyidikannya oleh KPK.

Tak hanya soal suap, Bank Banten juga menjadi jurang pemisah antara Ketua DPRD Asep Rahmatullah dan Gubernur Rano Karno, yang keduanya merupakan rekan satu partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Rano selaku pemangku kebijkanak eksekutif,

"keukeuh" ingin melanjutkan proses pendirian Bank Banten, sementara Asep justru ingin menghentikannya lantaran bermasalah. (Iqbal/PN06)

Loading...
Komentar