Sekda Banten Dilaporkan Ke Komisi ASN dan Mendagri

Koordinator Banten Institut Carlos Silalahi Saat menyampaikan laporan pelanggaran etika Sekda Banten kepada Komisi Aparatu Sipil Negara (KASN), Senin (29/1) kemarin. Koordinator Banten Institut Carlos Silalahi Saat menyampaikan laporan pelanggaran etika Sekda Banten kepada Komisi Aparatu Sipil Negara (KASN), Senin (29/1) kemarin.

Jakarta, Progresnews.com -- Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Suharta dilaporkan pegiat demokrasi dari Banten Institut, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, (29/1) kemarin.

Koordinator Banten Institut Carlos Silalahi saat menyampaikan laporan mengatakan, pelaporan Sekda Banten berkaitan dengan pelanggaran etika yang dilakukannya saat akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Walikota Serang.

Saat itu kata Carlos, posisi Ranta yang masih Sekda telah menyambangi berbagai Partai Politik dan bahkan Sekda yang posisinya masih sebagai ASN aktif berkali-kali mengenakan baju Parpol. Hal ini kata Carlos akan menjadi preseden buruk bagi netralitas ASN di Banten.

"Apa yang dilakukan Ranta adalah preseden buruk dikemudian hari bagi pengelolaan pemerintahan provinsi yang baik dan bersih. Selain itu, Ini jelas sudah melanggar kode etik. Setiap orang memang berhak dan bebas untuk mencalonkan dan dicalonkan, tetapi beliau adalah seorang ASN yang terikat dengan asas netralitas yang ada di UU, no 5 tahun 2014" katanya.

(Sekda Banten Ranta Suharta mengenakan Baju Partai Nasional Demokrat)

Carlos juga menyayangkan sikap Ranta yang sudah keluar dari asas netralitas ASN sebagaimana yang diatur dalam UU dan Surat Edaran MenPAN RB.

"Sebelumnya MenPANRB juga sudah mengeluarkan Surat Edaran No B/71/M. SM.00.00/2 017 yang isinya tentang Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak"

Dalam poin-poin Surat Edaran tersebut, MenPANRB menegaskan beberapa hal diantaranya,

A. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain atau dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

B. PNS dilarang memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah

C. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik," tambahnya.



Laporan sendiri kata Carlos telah diterima langsung oleh Bidang Penyidikan di KASN, Senin (29/1) sekitar Pukul 14.00 kemarin.

"Kami sudah memasukkan laporan kepada penyelidik Komisi ASN, dan sudah diterima tadi secara resmi sekitar Jam setengah 2 siang. Kita juga tadi sempat berdiskusi dengan penyelidik untuk menyampaikan secara lisan hasil kajian Banten Institut, dan Komisi ASN bertekad akan segera menindak lanjuti laporan kita, tambahnya"

Selain ke Komisi ASN, Carlos juga membawa laporan ini kepada Gubernur Banten dan Menteri Dalam Negeri. (Red)

Loading...
Komentar