Soal Putusan KASN Terhadap Sekda, JRDP Tantang Keberanian Gubernur

Koordinator Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu Nana Subhana Koordinator Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu Nana Subhana

Serang, Progresnews.com -- Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) menantang keberanian Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menindaklanjuti rekomendasi putusan Komisi ASN atas Sekda Banten yang dinyatakan telah melanggar Etika ASN sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004.

Koordinator JRDP Nana Subhana saat dihubungi mengatakan, meski kecewa dengan keputusan tersebut, namun ia tetap mengapresiasi langkah Komisi ASN yang telah menyatakan Sekda Banten bersalah. Selanjutnya, Nana menantang keberanian Gubernur untuk menindaklanjuti rekomendasi itu.

"Kami harus menghargai apa yang dilakukan KASN yang menyatakan Sekda Banten melanggar kode etik. Soal sanksi yang direkomendasi KASN kepada Gubernur Banten (Wahidin Halim), kami hanya akan menunggu keberanian gubernur untuk bersikap tegas dalam menjalankan rekomendasi KASN tersebut. Kalau sanksi nya sudah sesuai atau tidak tafsirnya ada di KASN, yg pasti secara resmi KASN menyatakan bahwa sekda Banten melanggar" kata Nana, Jumat (23/2)

Gubernur kata Nana, memang memiliki hak preogatif untuk menindaklanjuti ataupun tidak terhadap rekomendasi tersebut. Namun ia berharap Gubernur untuk bersikap tegas dan berani memberikan sanksi kepada Sekda Banten.

"Apapun itu kalau nanti rekomendasinya sudah sampai ke gubernur, pastinya gubernur harus bersikap tegas. Gubernur punya hak perogratif untuk menjlankan rekomendasi  KASN, semoga gubernur diberi keberanian" kata Nana.



Sebelumnya, Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Pendidikan KASN, Sumardi menyatakan, setelah melakukan penyelidikan terhadap beberapa laporan atas Sekda Banten, pihaknya telah memutuskan jika Ranta dinyatakan melanggar kode etik sebagai ASN.

Keputusan atas bersalahnya Sekda Banten kata Sumardi telah dituangkan dalam laporan rekomendasi yang sudah disampaikan kepada Pimpinan Komisi ASN, “Ya ada pelanggaran terhadap kode etik ASN, laporan rekomendasinya sedang naik ke pimpinan,” kata Sumardi, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (23/2).

Selanjutnya, Komisi ASN menyerahkan sepenuhnya nasib Sekda kepada Gubernur Wahidin Halim. Pasalnya, Komisi ASN kata Sumardi, hanya mengeluarkan surat rekomendasi pemberian sanksi saja, adapun sanksinya sendiri yang harus mengeluarkan adalah Gubernur.

“Sanksi moral secara tertulis sesuai dengan PP 42 tahun 2004. Sanksi yang memberikan gubernur. KASN memberi rekomendasi saja ke gubernur, nanti Pak Gubernur yang memberikan sanksi," katanya menjelaskan. (Maulana)

Loading...
Komentar