Tunggu Surat Balasan Kemenpan-RB, Nasib Honorer K2 Banten Ditentukan Pusat

Wakil Gubenrur Banten Andika Hazrumy Wakil Gubenrur Banten Andika Hazrumy

Serang, Progresnews.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) banten masih menunggu balasan surat yang dikrimkan kepada Kementeria Pemebrdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait dengan nasib pegawai honorer kategor dua (K-2).

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepaa Kemenpan-RB dan menunggu balasan guna menentukan nasib honorer K-2 yang bekerja di lingkungan pemprov Banten.

“Kalau surat (rekomendasi-red) yang diinginkan K-2, kita sudah melayangkan suratnya ke pemerintah pusat untuk segera mengangkat (K-2). Tinggal nunggu balasan pusat,” katanya kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (8/1) kemarin.

Pemprv kata Andika hanya bisa memberikan rekomendasi terkait nasib honorer K-2. Adapun keputusan apakah akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tidak, semuanya tergantung pemerintah pusat,  “Saya hanya menjalankan amanah untuk mendorong saja,” kata Andika.



Gubernur Banten Wahidin Halim sendiri telah menandatangani surat rekomendasi terkait pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi ASN. Bahkan, surat tersebut sudah dilayangkan pada Oktober 2017. Surat tersebut berisi tentang dukungan Gubernur Banten Wahidin Halim terhadap pengangkatan honorer K-2 menjadi calon ASN.

Sementara itu, Asda III Pemprov Banten Samsir mengatakan selain rekomendasi ke pemerintah pusat, Pemprov Banten juga menyampaikan surat kepada pemerintah kabupaten kota untuk membuat rekomendasi serupa terkait honorer K-2.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat rakornas Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Jumlah honorer K-2 se-Banten sebanyak 12.500. Dari jumlah tersebut, sekitar 900 honorer guru menjadi kewenangan Pemprov Banten.

“Kalau honorer K-2 umum di Pemprov paling tinggal 80 orang. Kalau guru itu sekitar 800 atau 900 karena peralihan kewenangan SMA SMK,” katanya. (Red)

Loading...
Komentar