Disebut Timbun Dana Silpa Rp 1.13 Triliun Di Bank, Kepala DPPKD Minta Wartawan Cek Ke Menkeu

Ilustrasi Ilustrasi

Serang, Progresnews.com -- Pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro yang menyebut bahwa pemerintah provinsi Banten mengendapkan dana Silpa dari bantuan APBN 2015 di salah satu bank sebesar Rp.1.13 triliun, dibantah oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) Nandy Mulya.

Namun, alih-alih mempertanyakan kebenaran data dari Menteri Keuangan, Nandy justru meminta wartawan yang melakukan kroscek kebenaran data tersebut kepada Bambang, "SILPA yang dari APBN hanya Rp 121.292.497.530,00 atau hanya sekitar 10,75%. Jadi, kalau berita di detikcom kemarin itu harus tanya lagi ke Pak Menteri, datanya dari mana, kok bisa Banten ada dana sampai Rp 1,13 triliun itu," kata Nandy, (1/2)

Menurut Nandy, Pemprov Banten tidak memiliki dana sebesar itu di Bank lantaran serapan anggaran dari bantuan APBN itu mencapai 89%.

"Dari anggaran yang kami ajukan dari APBN sebesar Rp 2,564 triliun hanya terealisasi Rp 2,349 triliun. Nah, dari dana transfer itu, realisasi belanja kami (Pemprov Banten) mencapai Rp 2,227 triliun atau sebesar 89,15% penyerapannya," ungkap Nandy.

Diketahui, Pekan lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, bahwa salah satu pemerintah daerah yang mengendapkan dananya di Bank adalah Provinsi Banten. Dana itu berasal dari dana transfer sebesar Rp 664,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang ditransfer ke bank daerah.

Dalam keterangan update realisasi sementara APBN-P 2015 di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu malam (28/1/2016), Bambang merilis Pemda dengan dana menganggur di bank terbanyak. 

Banten masuk dalam urutan ke-8 dari 10 provinsi yang paling banyak mengendapkan dananya di Bank setelah Jakarta, jawa barat, Riau, jawa tengah, Papua, Jawa Timur dan Aceh. Dana pemprov Banten yang diendapkan tersebut senilai Rp. 1.13 Triliun. (Haedi/PN06))

Loading...
Komentar