PROGRESNEWS
PreviousPauseNext

Gubernur Gratiskan Biaya Pendidikan, Komite Sekolah Resah

Seminar Pembiayaan Pendidikan Sekolah Tingkat SMAN/SMKN se-Banten yang digelar di Aula Bappeda Provinsi Banten, Rabu (10/1) kemarin. Seminar Pembiayaan Pendidikan Sekolah Tingkat SMAN/SMKN se-Banten yang digelar di Aula Bappeda Provinsi Banten, Rabu (10/1) kemarin.

Serang, Progresnews.com -- Rencana Gubernur Banten Wahidin Halim berencana menggratiskan biaya Sekolah Menengah yang saat ini pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Provisni, ternyata membuat sejumlah kepada sekolah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) se-Provinsi Banten resah.

Keresahan itu disampaikan oleh Ketua FKKS Kabupaten Tangerang Nurhifalah usai menggelar diskusi dan seminar terkait sekolah menengah gratis yang dilaksanakan di Aula Bappeda Provinsi Banten, Rabu (10/1) kemarin.

Nurhifalah menejlaskan, hasil seminar menyampaikan beberapa permasalahan dan rekomendasi untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan Gubernur, diantaranya yaitu adanya rencana Pemprov untuk menggratiskan pendidikan SMA/SMK Negeri pada tahun 2018 yang belum disertai dengan peraturan dan pedoman serta petunjuk teknis yang transparan.

“Adanya intruksi gubernur melalui media masa dan pertemuan dengan para kepala sekolah dan MKKS bahwa mulai 2018 pihak sekolah tidak dibolehkan mengambil dan menerima uang apapun menimbulkan keresahaan Kepala Sekolah dan warga yang terwakili dalam Komite Sekolah,” katanya.



Kebijakan melarang komite sekolah mengambil pungutan kepada siswa kata Nurhafilah, sangat tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, dimana realitasnya kebutuhan sekolah belum terpenuhi dari dana bantuan Pemerintah Pusat dan Banten, terutama untuk pengembangan mutu dan pengembangan kurikulum dan pengembangan diri.

“Statement intruksi gubernur melalui media masa sangat bertentangan dengan peraturan gubernur No 30/2017 tentang komite sekolah,” katanya.

Tak hanya itu, ketakutan lainnya bagi sejumlah kepala sekolah yaitu adanya pernyataan gubernur yang akan memecat kepala sekolah yang melakukan penarikan uang komite sekolah yang dimulai pada Januari 2018. Padahal kata Nurhifalah, kata awal tahun ajaran komite sekolah bersama para wali murid telah Memusyawarahkan bersama tentang keuangan dari partisipasi masyarakat untuk sekolah tahun ajaran 2017/2018.

FKKS kata Nurhafilah mengaku kecewa dengan Gubernur dan DDinas Pendidkan Banten yang yang belum pernah mengajak pertemuan dan koordinasi terkait atas rencana pembiayaan gratis ini, sehingga menimbulkan permasalahan di setiap sekolah. 

Dia berharap dengan diajukannya rekomendasi hasil seminar komite sekolah, Gubernur dapat merealisasikan apa yang menjadi keresahan dari para komite sekolah Se-Provinsi Banten.

Sebelumnya, Gubernur Wahidin Halim keukeuh untuk menggratiskan biaya pendidikan tingkat menengah, tanpa ada embel-embel pungutan apaun, termasuk dari Komite Sekolah, “Pendidikan gratis itu berarti kepala sekolah atau komite sekolah, jangan mintain duit, itu gratis namanya, selama ini kan masyarakat ngeluh dimintain,” ujar WH.

Bagi Gubernur, pendidikan merupakan hal penting bagi warga demi meningkatkan kulaitas SDM yang ada. Pendidikan Gratis juga merupakan salah satu janji kampaye Wahidin Halim-Andika saat Pilgub 2017 lalu. (Red)

Komentar

Terpopuler