Anomali Demokrasi, Fenomena Calon Tunggal Pilkada di Banten

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Peludem) Titi Anggraeni Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Peludem) Titi Anggraeni

Serang, Progresnews.om -- Pemilihan Kepala Daerah di 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2018 yang realitasnya menghadirkan mayoritas calon tunggal menjadi perhatian serius banyak pihak, salah satunya dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni menilai fenomena calon tunggal pada Pilkada di Banten merupakan anomali yang akan melemahkan bagi perkembangan demokratisasi di Indonesia. Titi mencatat, kondisi ini terjadi lantaran partai politik over pragmatis teradap kekuasaan.

"Calon tunggal pada Pilkada Banten ditiga Kabupaten/Kota merupakan anomali karena bagaimana pun  juga di tiga daerah tersebut jumlah pemilihnya sangat besar, lalu kemudian partai politiknya banyak dan mereka bisa membangun koalisi-koalisi untuk mengusung calonnya masing-masing. Tapi kemudian pilihannya adalah pada calon tunggal" kata Titi saat dihubungi melaui telepon, Kamis (11/1) kemarin.

Anomali selanjutnya kata Titi, yaitu kondisi masyarakat yang terpapar baik informasi yang berkaitan dengan proses demokrasi dan lainnya. Kondisi ini seharusnya bisa dimanfaatkan partai politik untuk menghadirkan pilihan-pilihan calon dari internal partai yang lebih banyak dan berkualitas

"Anomali berikutnya, tiga daerah tersebut saya rasa cukup terpapar informasi dengan baik terkait dengan proses demokratisasi dan lainnya. Seharusnya partai politik memungsikan diri didalam proses pilkada ini sebagai saran rekrutmen politik melalui kader-kadernya untuk meghadirkan piliha-pilihan kepada masyarakat, tapi kemudian yang terjadi adalah anomali calon tunggal" jelas Titi. 



Titi menilai Anomali atau kejanggalan tersebut tidak lain karena Partai Politik terlalu pragmatis terhadap kekuasaan. Mereka tidak berani mengambil resiko untuk mengusung calonya sendiri dan memilih mendukung petahana yang memiliki kans kemenangan lebih besar. Padahal, pilihan tersebut secara tidak langsung, akan membuat kondisi tidak sehat di dalam tubuh Parpol.

"Petahana punya elektabilitas tinggi dan kuat, sehingga parpol merasa adalah pilihan rasional mengusung si petahan dari pada maju dengan calon sendiri, kalah keluar biaya dan tenaga, tapi tidak bisa memenangkan kompetisi" kata Titi

Pragmatisme itulah kata Titi yang akhirnya membuat partai politk telah kehilangan orientasi awal pembentukan organisasi. Partai Politk cenderung mengesampingkan proses pengembangan  kaderisasi, dan memilih orientasi kemenangan pada kontestasi politik daerah.

"Nah karena orientasinya pada kemenangan membuat kemudian rasional dalam konteks pragmatis kalau mereka mengusung calon yang memiliki elektabilitas tinggi seperti petahana. Memang sulit mengalahkan petahana, pragtaisme itu yang membuat mereka ramai-ramai mengusung calon tunggal," kata Titi

Realitas calon tunggal pada PIlkada 2018 khususnya di Banten, Titi berharap kedepannya tidak harus kembali terjadi, dengan catatan partai politik mau kembali kepada orientasi awal dimana Parpol merupakan lembaga kaderisasi yang mempu menghadirkan pilihan-pilihan politik bagi rakyat.

"Calon tunggal ini dalam konteks anomali Indonesia jelas situasi yang sangat melemahkan kaderisasi parpol. Kaderisasi tidak akan berjalan optmal kalau partai tidak melihat pilkada sebagai proses kompetisi untuk menguji kader" tutup Titi. (Red)

Loading...
Komentar