Hadiri Rakornas FKUB, Wagub Ingin Pastikan 'Tahun Politik' di Banten Aman

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat menghadiri Rapat Kerja Nasional FKUB yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (18/4). Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat menghadiri Rapat Kerja Nasional FKUB yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (18/4).

Jakarta, Progresnews.com -- Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menghadiri Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (18/4).

Menurut Andika, rakornas digelar untuk memastikan pergelaran pilkada 2018 dan pemilu 209 yang sering disebut tahun politik berjalan aman.

“Isu SARA, intoleransi kan biasanya menjamur di tahun politik. Nah, hal-hal yang mengganggu kerukunan umat beragama ini yang dalam rakornas tadi dipastikan tidak akan terjadi, termasuk di Banten,” kata Andika usai mengikuti rakornas.

Andika mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan FKUB Provinsi Banten melalui Badan Kesbangpol Provinsi Banten untuk memonitor dan mangantisipasi setiap hal yang dapat menggangu kerukunan umat beragama di Banten, menjelang tahun politik ini.

“Melalui rakornas ini, pemerintah pusat juga memberikan informasi atau saran mengenai ancaman terhadap kerukunan umat beragama di setiap daerah, sehingga pemerintah daerah dapat mengantisipasinya,” imbuhnya.

Diungkapkan Andika, dalam rakornas tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta FKUB agar dapat terus menjaga harmoni kebangsaan, terutama menjelang hajatan demokrasi yang akan berlangsung secara nasional nanti. Mendagri meminta FKUB dapat menjaga netralitas dan berperan aktif dalam menciptakan suasana rukun dan damai serta mensukseska pesta demokrasi nanti.

Lebih lanjut, kata Andika, Mendagri juga meminta para kepala daerah untuk meningkatkan peran dan fungsi FKUB provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah diminta berkomitmen dalam penanganan persoalan keagamaan di daerah dan pemberdayaan FKUB.



"Kami pemerintah daerah diminta memberikan perhatian dan dukungan anggaran terhadap FKUB sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal," ujar Andika.

Di samping itu, kata Andika, Mendagri juga mengharapkan komitmen kebangsaan para tokoh agama dalam melaksanakan etika kehidupan beragama, dan juga menyampaikan harapannya dalam rangka menjaga harmoni antar pemerintah pusat, pemda dan FKUB.

Untuk diketahui, Rakornas FKUB ini dihadiri oleh 1.200 peserta terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Wakil Gubernur selaku Ketua Dewan Penasehat FKUB di seluruh Provinsi dan, Kaban/Kakan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Ketua FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Serta Pejabat di Lingkungan Kemeneterian Dalam Negeri.

Dalam Rakornas FKUB ini, para peserta memperoleh pembekalan berupa arahan dari para pejabat negara, diantaranya dari Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Di samping itu juga terdapat pengarahan dari para tokoh perwakilan masing-masing agama, di antaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Henriette H. Lebang, dan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) diwakili oleh Sekretaris Komisi Kerasulan Awam KWI Romo P.C. Siswantoko.

Berikutnya  Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) diwakili oleh Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa PHDI, Nyoman Udayana Sangging, Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) diwakili oleh Ketua Harian WALUBI, Rusli, dan Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Uum Sendana. (Red)

Loading...
Komentar