Protes Revitalisasi Banten Lama, Juriyat Kasultanan Banten : Pahami, Jangan menggiring Opini!

Proses Revitalisasi Kawasan Sejarah Banten Lama terus dikerjakan oleh Pemprov Banten Proses Revitalisasi Kawasan Sejarah Banten Lama terus dikerjakan oleh Pemprov Banten

Serang, Progresnews.com -- Munculnya protes berupa penolakan terhadap upaya pemprov Banten dalam melakukan revitalisasi Kawasan Banten Lama ditanggapi serius oleh Ketua Badan Advokasi Kesultanan Banten, Tubagus Amri Wardhana. Ia menilai, protes yang dilayangkan oleh segelintir orang tersebut hanya berupa opini yang berusaha menggiring publik.

“Kalau saya lihat penolakan itu hanya berdasarkan opini ketidaksukaan, dan tidak berdasarkan hukum. Maka dari itu kepada pihak-pihak yang mau berkomentar, tolong pahami dulu, jangan menggiring opini seolah-olah Pemprov itu salah kaprah. Saya sebagai dzuriyat (keturunan) kesultanan Banten merasa bangga dengan dilakukannya revitalisasi ini,” papar Amri ditemui di Kota Serang, Kamis, (11/10) kemarin.

Misalnya saja kata Amri, pernyataan bahwa Pemprov tidak meminta izin untuk melakukan revitalisasi, menurutnya itu adalah pernyataan yang aneh dan keliru. Pemprov Banten kata Amri tidak perlu meminta izin kepada Organisasi Masyarakat atau semacamnya dalam proses melakukan revitalisasi.

“Yang kedua ada kalimat ‘revitalisasi ini dijalankan secara tidak beradab’. Justru apa yang dilakukan oleh pemprov Banten itu sudah benar, mereka melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan cagar budaya. Cagar budaya juga membenarkan dan melakukan pendampingan,” kata Amri.



Amri menjelaskan, lokasi yang dilakukan revitalisasi oleh pemprov Banten merupakan ruang kosong, sehingga sama sekali tidak akan merusak cagar budaya yang ada.

“Itu ruang kosong, bukan ruang cagar budaya, mesjidnya tidak berubah, menaranya tidak berubah, istana Kratos Surowsoan tidak berubah dan yang lainnya pun tidak berubah. Kalau bicara pelanggaran Undang-undang, seharusnya bukan Dia, tetapi pihak yang berwenang. Pihak cagar budaya purbakala sebagai institusi yang memiliki kewenangan menyatakan itu tidak melanggar,” paparnya.

Terakhir, Amri juga mengaku heran ketika ada pihak yang mengaku-ngaku memiliki tanah di wilayah Kesultanan Banten itu. 

“Yang ketiga soal tanah itu bersertifikat, ini perlu dipertanyakan. Sedari awal kami dari Badan Advokasi sudah melakukan investigasi, ini kan tanah ulayat, dari mana dasar hukumnya,” pungkas Amri.

Sebelumnya, Gubernur Banten juga telah mengeluarkan pernyataan resminya menanggapi adanya protes dari segelintir orang terkait dengan revitalisasi Kawasan Banten Lama. Untuk pernyataan Gubernur bisa dibaca pada berikta berikut : Muncul Penolakan Revitalisasi Banten Lama, Gubernur Keluarkan Pernyataan Resmi. (Red)

Loading...
Komentar