Siswa SMA dan SMK Di Banten Akan Terima Beasiswa Rp1Juta Per Tahun

Salah satu kondidi ruang sekolah yang rusak di Provinsi Banten (Doc : Net) Salah satu kondidi ruang sekolah yang rusak di Provinsi Banten (Doc : Net)

Serang, Progresnews.com - Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan siap memberikan bantuan anggaran untuk peserta didik tidak mampu namun berprestasi tahun 2016 khusus untuk tingkat SMA/SMK. Tiap siswa akan mendapatkan Rp 1juta pert tahun.

Gubernur Banten Rano Karno menyebutkan anggaran untuk beasiswa tidak mampu berprestasi tahun ini Rp11,9 miliar bagi 11.997 siswa/siswi SMK/SMA dengan alokasi masing-masing setiap peserta Rp1 juta per tahun.

"Jumlah ini untuk tingkat SMA sebesar Rp. 7,9 miliar dan SMK Rp. 4 miliar," katanya di Serang, Minggu (13/3).

Menurutnya, bantuan beasiswa bagi peserta didik SMA/SMK ini dimaksudkan agar masyarakat tidak mampu dapat melanjutkan pendidikan, sehingga mutu sumber daya manusia Provinsi Banten dapat meningkat dan mampu bersaing dalam era masyarakat global.

"Semoga bantuan beasiswa tidak mampu berprestasi bisa bermanfaat bagi mereka dan tetap memiliki prestasi di bidang akademik atau non akademik agar bisa menyelesaikan pendidikannya di tingkat pendidikan SMA/SMK," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rano menyampaikan saat ini pembangunan di bidang pendidikan menjadi semakin strategis di era otonomi karena daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunannya di bidang pendidikan.

"Pemprov Banten mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan multi karakteristik, terutama besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat yang kurang mampu. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah disaat kondisi ekonomi yang belum kondusif,” ungkapnya.

Terkait pengalihan kewenangan urusan bidang pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Pemprov Banten, dirinya menilai perlu ada upaya untuk menyamakan pemahaman terkait serah terima Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D). Dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota harus berkoordinasi untuk menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D ini sebagai akibat pengalihan kewenangan.

"Serah terima P3D paling lambat tanggal 02 Oktober 2016, semoga berjalan dengan baik sesuai ketentuan," ujarnya.

Berdasarkan hasil Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen) sampai dengan Maret 2016, data personil SMK/SMA sebanyak 10.703 PNS dan 9.244 Non PNS sedangkan jumlah satuan pendidikan SMA 503 dan SMK 631 sekolah.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Engkos Kosasih mengatakan perubahan pengelolaan sekolah ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana salah satunya menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan daerah.

"Pemindahan kewenangan pengelolan SMA/SMK ini sebetulnya tidak mudah, lantaran ada sebagian sekolah di kabupaten/kota merasa keberatan. Tetapi karena ini perintah Undang-Undang, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyerahkan kewenangan pengelolaannya kepada Pemprov Banten,” jelasnya.

Loading...
Komentar