PROGRESNEWS
PreviousPauseNext

Suap Bank Banten

Usut Kasus Suap Bank Banten, Mahasiswa IAIN Gelar Aksi Dukung KPK

Masa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman (KMS) 30 menggelar aksi dukungan terhadap KPK untuk mengusut kasus suap Bank banten, didepan kampus IAIN SMH Banten, Rabu, 02 desember 2015 Masa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman (KMS) 30 menggelar aksi dukungan terhadap KPK untuk mengusut kasus suap Bank banten, didepan kampus IAIN SMH Banten, Rabu, 02 desember 2015

Serang Progresnews.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman (KMS) 30 menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus IAIN SMH Banten, jalan Jendral Sudirman Ciceri Kota Serang, Rabu (02/12).

Dalam Aksinya mahasiswa mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyidik sejumlah aktor yang diduga terlibat dalam proses pendirian Bang Banten.

“Ini merupakan aksi dukungan kami terhadap KPK untuk mengusut tuntas korupsi di Banten, setelah tertangkapnya dua anggota DPRD dan direktur PT BGD oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan” ujar Koordinator Umum KMS 30 Abdul Rosid.

Selain itu, mahaasiswa juga mendesak KPK untuk segera mengembangkan penyelidikan, terhadap kasus suap itu. KPK dapat menjadikan kasus suap sebagai puntu masuk untuk melihat kasus yang lebih besar di provisi Banten. Mahasiswa mendesak KPK untuk segera memanggil Gubernur Banten Rano Karno dan Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah, yang diduga terlibat dalam proses pendirian Bank Banten.

“Rano Karno sebagai komisaris PT BGD harusnya tahu persis proses pendirian Bank Banten. Penyertaan modal itu harus sepengetahuan Gubernur. Selama ini Rano aktif menyuarakan soal pentingnya pendirian Bank Banten. Mustahil PT BGD bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Gubernur. Selain itu, kami juga meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah selaku ketua Badan Anggaran DPRD.” ujarnya.

Mahasiswa menilai, tertangkapnya dua anggota DPRD dalam kasus suap memunculkan bahwa pola yang dilakukan semakin menguatkan bahwa Rano Karno dalam menjalankan pemerintahannya masih sama dengan rezim terdahulu (rezim Ratu Atut Chosiah).

“Suap yang dilakukan direktur PT BGD terhadap anggota Dewan itu hanya sebagian kecil praktik korupsi di Banten, polanya masih sama, kami sama sekali tidak kaget atas peristiwa OTT itu” katanya. (PN06)

Komentar

Terpopuler