Mahkamah Agung pada hari Rabu memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh pemerintah Benggala Barat terhadap CBI dapat diterima. Pemerintah negara bagian tersebut menuduh bahwa meskipun telah mencabut persetujuan umum pada tanggal 16 November 2018, CBI terus menyelidiki berbagai kasus.

Seperti yang dilaporkan oleh PTImajelis hakim yang terdiri dari Hakim BR Gavai dan Sandeep Mehta menyatakan bahwa gugatan tersebut akan dilanjutkan sesuai hukum, dan membiarkannya diputuskan berdasarkan manfaatnya sendiri.

Ia menetapkan masalah tersebut untuk disidangkan pada tanggal 13 Agustus guna merumuskan isu.

Mahkamah Agung pada tanggal 8 Mei menunda putusannya mengenai dapat diterimanya gugatan yang diajukan negara.

Selama proses persidangan, pengacara senior Kapil Sibal, yang mewakili Benggala Barat, berpendapat bahwa setelah negara bagian tersebut mencabut persetujuannya pada tanggal 16 November 2018, Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengizinkan CBI melakukan investigasi di negara bagian tersebut.

Sebagai tanggapan, Jaksa Agung Tushar Mehta, yang mewakili Pemerintah Pusat, berpendapat bahwa pemerintah pusat atau departemen-departemennya tidak melakukan pengawasan atas investigasi yang dilakukan oleh Biro Investigasi Pusat (CBI). Pertukaran pendapat ini mencerminkan sengketa hukum atas kewenangan yurisdiksi CBI di negara-negara bagian yang telah menarik persetujuan umum mereka atas operasinya.

Pemerintah Pusat telah mengajukan keberatan awal tentang dapat diterimanya gugatan hukum yang diajukan pemerintah Benggala Barat, dengan menyatakan bahwa tidak ada dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Union of India.

Pemerintah Benggala Barat telah mengajukan gugatan awal ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 131 Konstitusi terhadap Pemerintah Pusat. Gugatan tersebut menuduh bahwa meskipun negara bagian tersebut telah mencabut persetujuan umum bagi CBI untuk menyelidiki kasus-kasus di dalam yurisdiksi teritorialnya, lembaga tersebut terus mengajukan FIR dan melakukan penyelidikan, PTI dilaporkan.

Pasal 131 memberikan Mahkamah Agung yurisdiksi asli untuk mengadili perselisihan antara Pusat dan satu atau lebih negara bagian, menjadikannya tempat yang tepat untuk menyelesaikan tantangan hukum ini.

Sumber