Tangerang, Progresnews.com -- Penringatan Hari Guru Nasional yang rutin digfelar pada 25 November setiap tahunnya, sudah sepatutnya menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengevaluasi diri. Pasalnya, hingg saat ini masih banyak guru yang tingakt kesejahteraanya jauh dibawah rata-rata.

Memperingati hari Guru Nasional, tuntutan diangkat jadi PNS hingga meminta untuk menghentikan kriminalisasi terhadap tenaga pengajar menjadi tuntutan di berbagai daerah,

Di Bandung, Guru Honorer Tuntut Jadi PNS

Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung bersama lebih dari 100 guru honorer menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (25/11). Dalam aksinya, para guru honoror menuntut untuk secepatnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

Koordinator aksi Iwan Hermawan mengatakan ada tiga tuntutan inti yang diinginkan para guru. Pertama, mengangkat guru dan tenaga administrasi honorer menjadi PNS, khususnya kategori II.

"Kedua, jika tidak bisa diangkat menjadi PNS karena ada keterbatasan kuota, berilah kesempatan guru honorer untuk ikut sertifikasi, khususnya guru honorer di sekolah negeri dengan mengukuhkan mereka sebagai guru tetap pemerintah daerah," kata Iwan.

Baca Juga : Hari Guru Nasional, Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonial

Ketiga, jika belum mendapat sertifikasi, guru honorer ingin digaji sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai amanat UU Nomor 13 Tahun 2003 karena guru adalah tenaga pekerja pendidikan.

Di Jogjakarta, Masih Ada Guru Digaji Rp. 100Ribu

Di Jogjakarta, masih ada guru yang gajinya jauh dari Upah Minimum Regional. Bahkan gaji guru tidak lebih dari Rp. 100ribu. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul Bahron Rosyid.

"Di sini masih ada GTT yang berpenghasilan jauh di bawah UMK, bahkan masih ada Rp100 ribu per bulan," katanya saat dihubungi, Jumat (25/11/2016).

Upah GTT tergantung pada masing-masing sekolah yang ada. Padahal, GTT memiliki peran penting dalam pendidikan di Gunungkidul, karena dengan jumlah guru PNS yang ada saat ini masih kurang.

"Saat ini jika dijumlah antara guru PNS dan GTT sudah mencukupi untuk jumlah pengajarnya," ujarnya.

Bahron yang juga ketua PGRI Gunungkidul mengatakan pihaknya masih melakukan upaya agar para GTT yang jauh di bawah UMK bisa mendapatkan haknya. "Kita terus berupaya agar para GTT bisa mendapatkan gaji layak, paling tidak UMK," ulasnya.

Guru Di Surabaya Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru

Sejumlah guru SMA Negeri 4 Pamekasan, Jawa Timur membagikan makanan kepada tukang becak dan warga tidak mampu yang melintas di depan sekolah, Jumat (25/11/2016).

Aksi bagi-bagi makanan tersebut dilakukan untuk memperingati Hari Guru Nasional yang juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik (PGRI) ke 71 yang diperingati setiap tanggal 25 November.

Wakil Kepala Humas SMAN 4 Pamekasan, Mardik Siswoyo, mengungkapkan kegiatan bagi-bagi makanan tersebut dilakukan untuk berbagi kebahagian kepada masyarakat kurang mampu.

"Kita ingin berbagi kebahagiaan kepada warga yang tidak mampu, terutama tukang becak yang melintas di depan sekolah," ungkap Mardik Siswoyo.

Tetapi dalam momentum hari guru nasional, para guru ingin pemerintah lebih memperhatikan nasib mereka terutama dalam peningkatan mutu dan penyiapan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

Jakarta Soroti Kekerasan Terhadap Guru

Memperingati Hari Guru Naisonal, Plt Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi menuturkan, pentingnya perlindungan terhadap guru dengan maraknya upaya kriminalisasi.

“Pentingnya perlindungan guru, kita harus sadar bahwa kekerasan masih ada di depan kita,” ungkapnya di Gedung PGRI, Jakarta, Jumat (25/11).

Namun begitu, Uni meminta setiap guru di Indonesia, untuk lebih kreatif dalam memberikan pengajaran dan pendidikan, meskipun ada dalam keterbatasan.

“Guru harus bisa lebih kreatif dengan segala keterbatasan yang ada. Karena itu, kita mulai dari ruang kelas,”, tambah Uni. (Red)