Delegasi Taliban pada hari Minggu menghadiri pertemuan yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa di Qatar mengenai Afghanistan setelah penyelenggara mengatakan perempuan akan dikecualikan dari pertemuan tersebut.

Pertemuan dua hari tersebut merupakan pertemuan ketiga yang disponsori PBB mengenai krisis Afghanistan di ibu kota Qatar, Doha.

Zabihullah Mujahid, the juru bicara utama pemerintah Taliban yang memimpin delegasinya, menulis di platform media sosial X bahwa delegasi tersebut bertemu dengan perwakilan dari negara-negara termasuk Rusia, India, dan Uzbekistan di sela-sela pertemuan.

Taliban tidak diundang ke pertemuan pertama, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan mereka menetapkan persyaratan yang tidak dapat diterima untuk menghadiri pertemuan kedua pada bulan Februari, termasuk tuntutan agar anggota masyarakat sipil Afghanistan dikeluarkan dari pembicaraan dan agar Taliban diperlakukan sebagai penguasa sah negara tersebut.

Taliban merebut kekuasaan pada bulan Agustus 2021 saat pasukan AS dan NATO memasuki minggu-minggu terakhir penarikan pasukan dari negara tersebut setelah dua dekade perang. Tidak ada negara yang secara resmi mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan, dan PBB mengatakan pengakuan tersebut hampir mustahil dilakukan selama larangan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan masih berlaku.

Baca juga Bahasa Indonesia: Delegasi India bertemu menteri luar negeri Taliban

Mujahid pada hari Sabtu di ibu kota, Kabul, mengatakan kepada wartawan bahwa delegasi tersebut akan pergi ke Doha “untuk mencari pemahaman dan menyelesaikan masalah.”

“Kami mendesak semua negara untuk tidak meninggalkan rakyat Afghanistan di masa-masa sulit, dan berpartisipasi aktif dalam rekonstruksi dan penguatan ekonomi Afghanistan,” ujarnya.

Dia mengatakan mereka akan membahas berbagai isu termasuk pembatasan internasional yang diberlakukan pada sistem keuangan dan perbankan Afghanistan, tantangan dalam mengembangkan sektor swasta dan tindakan pemerintah melawan perdagangan narkoba.

Sebelumnya, pejabat tinggi PBB di Afghanistan, Roza Otunbayeva, membela kegagalan untuk melibatkan perempuan Afghanistan dalam pertemuan di Doha, dan menegaskan bahwa tuntutan terhadap hak-hak perempuan pasti akan dimunculkan.



Sumber