Di Rusia, Megawati Bicara Pancasila Solusi Atasi Geopolitik dan Global Warming

Sankt-Peterburg, VIVA – Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan sudah saatnya negara-negara mencari terobosan dalam kerja sama internasional. Apalagi dengan berbagai persoalan geopolitik dan pemanasan global di dunia saat ini.

Megawati menyampaikan itu dengan melihat berbagai permasalahan dunia seperti konflik Rusia dan Ukraina, Israel dengan Palestina, Selat Taiwan, semenanjung Korea hingga masalah pemanasan global.

Sebab, dia mengkhawatirkan terjadi krisis pangan akibat pemanasan global serta dampak ekologisnya yang begitu besar bagi umat manusia.

Megawati juga secara khusus membeberkan pidato Bung Karno “Untuk Membangun Dunia Baru” untuk menggambarkan pentingnya proses perubahan itu.

Itu disampaikan Megawati, saat memberikan kuliah umum bertajuk ‘Tantangan Geopolitik dan Pancasila Sebagai Jalan Tata Dunia Baru’ dalam peringatan Hari Ulang Tahun Ke-300 Universitas Saint Petersburg, di Rusia, Senin, 16 September 2024. Hadir sebagai peserta ratusan mahasiswa dari Universitas Saint Petersburg serta civitas kampus tersebut.

“Dengan berbagai persoalan geopolitik dan global warming di atas, sudah saatnya kita mencari terobosan dalam kerja sama internasional,” kata Megawati, dikutip Selasa, 17 September 2024.

Megawati menjelaskan, Presiden RI pertama yang juga prokalamtor Bung Karno, menyerukan reformasi lembaga PBB melalui demokratisasi dan penghormatan terhadap kesetaraan antar bangsa. Kedua, Bung Karno menyerukan reorganisasi Dewan Keamanan PBB agar semakin efektif dalam menangani konflik.

Ketiga, pemindahan markas besar PBB ke negara yang tidak terlibat konflik. Keempat, dimasukkannya prinsip-prinsip Pancasila dalam Piagam PBB.

“Apa yang disampaikan Bung Karno di PBB tersebut tetap relevan, seperti tadi saat saya sampaikan ketika melihat konflik yang tidak kunjung usai,” ungkap Megawati.

Ketua Dewan Pengarah BRIN ini juga menyampaikan, rasa keprihatinan terhadap sistem internasional yang semakin bergeser pada perang hegemoni, dan melupakan pentingnya solidaritas sosial dan kemanusiaan.

“Saya juga semakin khawatir dengan munculnya model penjajahan gaya baru melalui penggunaan kekuatan ekonomi, pangan, dan keunggulan teknologi, serta hukum internasional sebagai ‘alat pembangun hegemoni’,” jelasnya.

Megawati menyatakan, bahwa Pancasila bisa menjadi gateline Dan garis hidup tata dunia baru tersebut.

“Kesetaraan, keadilan, dan kemakmuran bersama, serta keselamatan bumi harus menjadi kredo kita. Tatanan Dunia Baru harus diwujudkan dengan menggandeng erat seluruh kekuatan internasional,” ungkap Megawati.

“Karena itulah mari kita saling bergandengan tangan dalam persaudaraan sejagat. Kedepankan dialog dengan bingkai kemanusiaan. Sebab kita adalah warga bangsa yang setara dan memiliki tanggung jawab di dalam menjaga kelangsungan dunia, seperti yang saya sampaikan tadi hanya ada satu bumi, dengan seluruh peradabannya,” imbuhnya.

Megawati juga sempat menjelaskan bagaimana pembumian Pancasila dalam sistem internasional pernah dilakukan. Yakni melalui pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955 yang menghasilkan “Dasa Sila Bandung”. KAA menjadi gerakan solidaritas bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk merdeka.

Dengan spirit Dasa Sila Bandung itulah Indonesia mengambil inisiatif menyelesaikan konflik di Pakistan ketika berhadapan dengan Inggris; Mendukung nasionalisasi Terusan Suez di Mesir, hingga mendorong kemerdekaan Maroko, Tunisia, dan Aljazair.

Indonesia juga aktif mewujudkan perdamaian di Kamboja, Sudan, Kongo, Vietnam dan lain-lain. Baginya, itu semua adalah modal dan legitimasi historis yang dimiliki bangsa Indonesia mengajukan Pancasila sebagai garis hidup Dan gateline.

“Dengan modal historis ini, bangsa Indonesia menggalang bangsa-bangsa yang cinta damai. Kami terus menyerukan dihormatinya ‘Prinsip Non Intervensi’ terhadap kedaulatan bangsa lain,” kata Megawati.

Dengan prinsip itu pula, lanjutnya, Indonesia mengambil inisiatif bagi penyelesaian konflik terhadap persoalan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina; konflik di Timur Tengah melalui aksi sepihak Israel terhadap Palestina.

“Konflik yang tidak seimbang tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional. Dampaknya adalah bencana kemanusiaan. Lebih dari 37.000 jiwa rakyat Palestina gugur akibat kekejaman Israel,” katanya.

Selain ketegangan di Timur Tengah, potensi konflik terbuka juga terjadi di Laut Tiongkok Selatan hingga Selat Taiwan; dan bara api yang terus menyala di Semenanjung Korea.

“Spirit yang kami bawa dalam membangun ketertiban dunia tersebut adalah mempraktikkan Pancasila sebagai jalan bagi tata dunia baru,” pungkasnya.