Kepanikan melanda ibu kota Haiti ketika polisi dan geng saling tembak semalaman, sementara para pemimpin politik terus memperdebatkan pembentukan dewan transisi.
Kekerasan kembali berkobar di Haiti, dimana geng-geng terlibat baku tembak dengan polisi, seiring dengan berlarut-larutnya upaya untuk mencapai solusi politik terhadap krisis ini.
Geng melancarkan serangan bersenjata pada Senin malam, bentrok dengan polisi di ibu kota, Port-au-Prince. Kekerasan terjadi ketika Perdana Menteri Ariel Henry mempertanyakan janji pembentukan dewan transisi, yang direncanakan untuk mengawasi pembentukan pemerintahan baru.
Saksi mata mengatakan baku tembak terjadi di kawasan Champ de Mars, sebuah taman umum besar dekat istana nasional, yang merupakan kediaman presiden. Kekerasan yang kembali terjadi, setelah kekacauan selama berminggu-minggu, memicu kepanikan di kalangan warga.
Setidaknya lima orang dilaporkan tewas di sekitar kota dalam semalam, sementara banyak orang terjebak selama berjam-jam di pusat kota.
Setidaknya empat petugas polisi dilaporkan terluka. Laporan media lokal mengatakan polisi terpaksa melarikan diri dari kendaraan lapis baja, yang kemudian dibakar oleh geng tersebut.
Kekerasan berkobar ketika Perdana Menteri Ariel Henry yang akan habis masa jabatannya meragukan janji pembentukan dewan transisi yang luas.
Selama beberapa dekade dilanda kemiskinan, bencana alam, ketidakstabilan politik, dan kekerasan geng, Haiti tidak memiliki presiden sejak pembunuhan Jovenel Moise pada tahun 2021 dan tidak memiliki parlemen. Pemilu terakhirnya diadakan pada tahun 2016.
Situasi berubah menjadi kekacauan pada akhir bulan Februari, ketika geng-geng bersenjata yang kuat di negara tersebut melancarkan kampanye kekerasan, menyerang kantor polisi, penjara, dan bandara.
Lebih dari 1.500 orang terbunuh dalam tiga bulan pertama tahun ini dan sekitar 60 orang digantung oleh kelompok main hakim sendiri yang beroperasi di tempat dimana kehadiran polisi kurang, menurut laporan PBB.
Geng-geng tersebut menuntut Henry, yang mengambil alih kekuasaan tanpa terpilih setelah kematian Moise, mundur.
Henry, yang masih terdampar di luar Haiti, mengumumkan pada 11 Maret bahwa ia akan melakukan hal tersebut setelah dewan transisi, yang akan menunjuk perdana menteri baru, telah dibentuk.
Namun, pembentukannya telah terperosok dalam perselisihan di antara partai politik dan pemangku kepentingan lainnya.
Yang semakin memperparah permasalahan ini, dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, kantor Henry menyatakan bahwa dewan tersebut belum dibentuk karena konstitusi Haiti tidak mengizinkan adanya badan tersebut.
Henry meminta nasihat dari CARICOM, badan regional Karibia yang mengawasi proses transisi mendesak ini, kata pernyataan itu.
Sementara itu, ketika kekerasan geng terus berlanjut, warga Haiti terjebak dalam krisis kemanusiaan yang parah akibat kekurangan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.
Duta Besar AS yang baru untuk Haiti, Dennis Hankins, tiba di negara itu pada hari Senin, ketika Amerika Serikat dan negara-negara lain terus mengevakuasi warganya.
Meksiko mengevakuasi 34 warga negaranya pada hari yang sama, termasuk tujuh anak di bawah umur dan empat pejabat diplomatik, dengan menggunakan kapal militer.
