Dianggap Membebani APBD, Pemprov Banten Stop Teken Kontrak Honorer

Serang, Progresnews.com – Menjadi salah satu instrumen yang membuat APBD membengkak, Pemerintah Provinis Banten kemungkinan besar tidak akan menandatangani kontrak baru bagi tenaga honorer di tahun 2017 mendatang.

Kepala Bagian Pelayanan Kementerian PAN-RB, Wasito, pada saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Banten mengatakan. Pembengkakakn APBD Banten tahun 2016, salah satunya diakibatkan karena banyaknya tenaga honorer yang direkrut.

”Pada tahun 2016 ini, Pemerintah Provinsi Banten hanya mengajukan 495 calon pegawai baru, karena itu kami menyarankan pada tahun 2017 nanti, tidak ada lagi penandatanganan kontrak baru untuk pegawai honorer dengan dasar membebani APBD,” ujarnya, Selasa (11/10)

Untuk mengurangi jumlah tenaga honorer, Pemprov Banten telah menerbitkan surat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Nomor 800/1062-BKD/2012 tangga 9 April 2012 tentang Penerimaan Tenaga Honorer, serta Surat Gubernur Banten Nomor 800/2774-BKD/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.

Namun, meski telah ada surat legalitas yang dikeluarkan oleh Sekda dan Gubernur tersebut, tenaga honorer di Provionsi Banten terus saja bertambah.

Berdasarkan hasil pengawasan Komisi I pada 30 September tahun 2016 dan data dari BKD Provinsi Banten, tenaga honorer di Pemerintah Provinsi Banten 2014 berjumlah 5.982 pegawai.

Kemudian pada 2015 setelah dilakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, berkurang menjadi 5.779 pegawai. Namun, di tahun 2016, tenaga honorer kembali bertambah menjadi 6.336 pegawai. (Red)