Kesehatan dan Pendidikan Gratis, Janji Kampanye WH Mulai Direalisasikan Tahun 2018

Serang, Progresnews.com -- Janji Kampanye pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy perlahan mulai direalisasikan. Ada 4 sektor utama yang secara bertahap akan mulai dikerjakan pada tahun anggaran 2018.

Pertama, Wahidin Halim yang kini menjadi Gubernur akan menggartiskan biaya kesehatan bagi warga Banten. Pemprov Banten tahun 2018 sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk memberikan jaminan kesehatan gratis kepada warganya.

Tahun depan, warga Banten khususnya yang tidak tercover BPJS Kesehatan, akan tetap mendapatkan pelayanan gratis dari rumah sakit dengan hanya bermodal KTP elektronik saja. Warga yang ingin berobat hanya tinggal menyerahkan EKTP pada rumah sakit, dan seluruh pembiayaannya akan di cover oleh Pemprov Banten.

Tak hanya soal penggratisan biaya kesehatan, Pemprov Banten juga akan membangun lebih banyak sarana penunjang kesehatan. Diantaranya membangun dua unit rumah sakit di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dan di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, tahun 2018.

”Apa yang pernah kami janjikan saat kampanye, akan mulai kami realisasikan secara bertahap pada 2018. Semua anggaran prioritas mulai infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sudah kami rancang dalam APBD Banten 2018. Tinggal bagaimana nanti pelaksanaan program-program itu harus sampai kepada masyarakat,” katanya, Selasa (7/11) kemarin.

Masih soal kesehatan, Andika yang kini menjadi Wakil dari Wahidin mengatakan, Pemprov Banten telah mengalokasikan 10,40 persen dari Belanja Langsung dalam rancangan APBD 2018 untuk belanja program kesehatan.

Alokasi lebih dari 10 persen yang diamanatkan pemerintah pusat tersebut, kata Andika juga, merupakan komitmen Pemprov Banten untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

”Pemprov Banten berkomitmen menyediakan pelayakan kesehatan gratis bagi warganya. Secara konkrit, program itu telah masuk menjadi prioritas kami di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 20173-2022,” terangnya.

Kedua, pada sektor pendidikan, Wahidin Halim juga akan menggartiskan biaya pendidikan, khususnya untuk tingkat SMA dan SMK yang menjadi kewenangan dari pemprov Banten. Digratiskannya biaya pendidikan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten.

”Banten ini kaya, Banten subur, Banten ini potensial, tapi permasalahan di berbagai sektor masih banyak. Seperti masalah pendidikan, infrastruktur, kesehatan serta perekonomian warganya yang masih lemah,” katanya

Dengan digratiskannya biaya pendidikan, Gubernur yang akrab disapa WH itu berharap, tidak ada lagi generasi muda di Banten yang putus sekolah. Sehingga, kedepannya Banten memiliki SDM yang berkualitas dan mampu bersaing, ”Kemajuan itu tidak akan tercapai kalau kualitas SDM-nya lemah. Oleh karena itu pendidikanya harus kita dongkrak lebih baik, sehingga Banten berdaya saing,” katanya menjelaskan.

Untuk memenuhi janji kampanye meningkatkan kualitas pendidikan di Banten, Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,1 tirliun untuk membangun 668 ruang kelas baru untuk tingkat SMA negeri dan SMP negeri termasuk pembangunan 11 unit gedung sekolah baru dan mengalokasiakn biaya pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan 44 unit sekolah baru.

Ketiga, Wahidin Halim juga akan terus melakukan reformasi birokrasi guna perbaikan di struktur birokrat. Ia menginginkan birokrat yang sehat dan produktif dalam melayani masyarakat, ”Permasalahan Banten sangat kompleks, sehingga Banten perlu reformasi,” cetusnya juga.

Salah satunya, ia akan terus mengingatkan bawahannya untuk meninggalkan kebiasaan lama yang buruk, utamanya soal korupsi yang tumbuh subur. ”Jadi sangat perlu perwujudan reformasi birokrasi. Ini juga merupakan perwujudan dalam visi misi saya bersama Andika Hazrumy yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ucapnya.

Ke empat dan yang tidak kalah penting, yaitu pembangunan infrastruktur. Pemprov Banten sudah dialokasikan dalam APBD tahun depan dengan nilai mencapai Rp1,4 triliun. Dana itu akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.

Anggaran infrastruktur itu salah satunya akan digunakan untuk menaikkan status jalan provinsi menjadi mantap sepanjang 120 kilometer (km) yang ada di sejumlah kabupaten dan kota di provinsi paling utara Pulau Jawa tersebut. (Red)