Kurangnya Koordinasi Jadi Penyebab Silpa Pemprov Banten Membengkak

Serang, Progresnews.com -- Kurangnya koordinasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di bawah kepemimpinan gubernur banten Rano Karno dengan Unit Layanan Pengadaan , ditengarai sebagai penyebab macetnya beberapa proyek yang ada di provinsi Banten. Hal inilah yang menyebabkan Silpa APBD hingga mencapai triliunan.

Encop Sofia, Ketua Pansus LKPj Gubernur Banten mengatakan, penyebab tidak terlaksananya pengerjaan proyek dilingkungan pemprov Banten karena satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telat mengajukan usulan lelang, adanya sejumlah persyaratan lelang misalnya tentang tenaga ahli yang sulit dipenuhi peserta lelang.

“Ini karena kurangnya koordinasi dan sinergi antara SKPD dengan ULP,” ujarnya, saat melakukan uji petik ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten, Kamis (28/04), kemarin

Sementara itu, Yoyon Sujana, anggota Pansus LKPj Gubernur Banten menambahkan, terjadinya gagal lelang juga karena lemahnya perencanaan.

“Misalnya terhadap pengadan lahan, direncanakan tahun ini tapi realisasinya beberapa tahun kemudian sehingga ada perubahan harga lahan akibatnya tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Diketahui, pada Kamis (28/04) kemarin, Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2015 melakukan uji petik ke Unit Layanan Pengadaan. Uji Petik ini dilakukan lantaran banyaknya proyek yang gagal dikerjakan oleh pemprov banten. (Haedi/Red)