Pendukung RK-Mulya Lakukan Provokasi, Wahidin Halim Tanggapi Soal Dinasti

Serang, Progresnews.com -- Rapat Pleno KPU Banten tentang penentuan nomor urut pada Pilgub Banten yang digelar di Hotel Marbella, Anyer, Selasa (25/10) kemarin, sempat ternodai dengan adanya tindakan provokatif yang dilakukan oleh para pendukung RK-Mulya.

Usai mendapatkan nomor urut, Pendukung RK-Mulya secara terorganisir meneriakan tolak dinasti yang memicu balasan dari pendukung Wahidin Haim -Andika Hazrumy yang mendapatkan nomor urut satu dengan meneriakan Tolak PKI.

Menanggapi adanya tindakan provokatif tolak Dinasti tersebut, calon Gubernur Banten Wahidin Halim , memberikan tanggapannya. Berikut, tanggapan lengkap dari Mantan Walikota Tangerang 2 periode tersebut.

Berpolemik soal isu dinasti saat ini bukan hal yang produktif untuk kepentingan masyarakat. Ibarat makanan, ini bukan hidangan yang menjadi selera publik. Makanya dalam setiap hasil survei, isu ini tidak mendapat urutan utama, selalu ketujuh atau kedelapan.

Isu ini hadir atau terpaksa dihadirkan menjelang Pilkada, tapi tidak dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat Banten. Baik secara hukum, politik, maupun sosial, munculnya sosok calon pemimpin yang berasal dari sebuah keluarga tidak ada larangan. Selama pembahasan UU Pilkada di komisi 2 DPR RI sampai di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melarangnya.

Yang jauh lebih penting dan produktif saat ini, terutama untuk kalangan terdidik adalah isu bagaimana memperkuat dan memperkokoh sistem tata kelola pemerintahan daerah provinsi Banten yang baik, kokoh, bersih, modern dan berahlakul karimah, tentu, dengan mengedepankan semangat anti korupsi.

Oleh karenanya, kelompok yang memaksa mengkaitkan korupsi dengan dinasti adalah berangkat dari cara berpikir yang parsial dan motifnya pasti politik. Ia sedang bermain politik untuk kepentingan diri dan kelompok politiknya, artinya tidak berangkat dari cara berpikir yang komprehensif dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

Bicara korupsi, di mana pun dan kapan pun serta kepada siapapun bisa terjadi, di kalangan agamawan, cendekiawan dan aktivis sekalipun banyak fakta empirik mengkonfirmasi telah terjadi korupsi. Maka korupsi tidak harus menjadi isu politik, tapi harus menjadi isu sosial bahkan isu agama. Agama manapun melarang korupsi, terutama agama Islam yang saya dan pak Andika anut, sangat melarang perilaku koruptif. Karena itulah saya dan pak Andika memiliki niat dan tekad serta berkomitmen anti korupsi dalam menjalankan pemerintahan ke depan bila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Dalam pernyataannya tersebut Wahidin Halim , yang juga ikut menandatangai deklarasi kampanye damai yang digelar Polda Banten, Rabu (26/10), meminta masayarakat untuk bisa menjaga pesta demokrasi berjalan dengan damai dan aman.

"Dengan ada kesepakatan damai ini, saya harap dibawah juga bisa ikut berpolitik penuh kedamaian. Masyarakat dan pendukungnya juga. Yang harus kita kedepankan adalah program, tidak perlu mengungkit masa lalu. Kita berharap, dua pihak sepakat untuk berdemokrasi penuh kedamaian,” Wahidin kepada awak media. (Red)