Provinsi Banten Tak Punya Data Akurat Ketersediaan Pangan

Serang, Progresnews.com -- Pemerintah Provinsi Banten tidak memliki data akurat terkait ketersediaan pangan. Salah satu penyebabnya yaitu lemahnya koordinasi atar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tergabung dalam "Rumpun Hijau" baik dilingkup pemerintah provinsi maupun di kabupaten/kota.

"Dengan kemudahan memperoleh data yang akurat, menguasai metoda analisi yang tepat dan berbagai aspek yang terkait dengan ketersdiaan pangan, maka diharapkan peranan sumber daya manusia sebagai faktor yang sangat menentukan di dalam usaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan mutu pelayanan, dapat ditingkatkan," kata kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Banten H Khairul Amri Chan di Serang, Senin, (29/8) kemarin

SKPD "Rumpun Hijau" adalah dinas pertanian dan peternakan, dinas kelautan dan perikanan, dinas kehutanan dan perkebunan dan dinas perindustrian dan perdagangan, sedang SKPD lain yang mendukung diantaranya Bulog, BPS, dinas sumberdaya air dan pemukiman dan dinas binanarga dan tata ruang.

Tak hanya soal data akurat, menurut Amri Chan, kondisi ketahanan pangan di Provinsi Banten dalam kondisi yang perlu perhatian serius. Misalnya, mempertahankan ketersediaan energi per kapita 2400 kilokalori perkapita per hari dan penyediaan protein perkapita minimal 63 gram per hari dan terwujudnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Banten sebesar 200 ton setara beras, serta mengembangkan cadangan pangan di masyarakat

Perhatian serius lainnya, berkurangnya daerah rawan pangan di 8 kab/kota (52 kecamatan s/d tahun 2017) dan berkembangnya kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat.

Kondisi ketersediaan pangan Provinsi Banten berdasarkan hasil analisis NBM Tahun 2015 masih dalam kondisi kurang yakni ketersediaan energi sebesar 2.122 kilokalori perkapita perhari dengan standar WNPG sebesar 2400 kilokalori perkapita perhari dan ketersediaan protein 59,11 kg perkapita perhari dengan standar WNPG sebesar 63 kg perkapita perhari.

Sebagai upaya pemenuhan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, aman dan terjangkau untuk mempertahankan swasembada padi, jagung dan kedelai, maka sasaran pembangunan ketahanan pangan yang diharap adalah peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis pangan lokal dan berkurangnya konsumsi beras 1,5 persen tiap tahun.

Kemudian juga pengurangan jumlah penduduk rawan pangan 1 persen tiap tahun dan antisipasi rawan pangan transien dengan dinamisasi SKPG dan stabilisasi harga pangan pokok di tingkat produsen dan penguatan cadangan pangan di gapoktan dan cadangan pangan masyarakat rawan pangan.

Amri Chan juga menyebutkan perlu pula penguatan peran Dewan Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan ketahanan pangan secara terpadu dan terkoordinasi, serta berkembangnya model pemberdayaan ketahanan pangan keluarga melalui Desa Mandiri Pangan, P2KP, KRPL, Lumbung Pangan Masyarakat dan Pengembangan LDPM di tataran Gapoktan. (Antara/Haedi)