Rano Hadir di IBS Australia, DPRD Banten Akan Panggil Kepala BKPMPT

Serang , Progresnews.com – DPRD Banten secepatnya akan memanggil Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Babar SUharso untuk meminta keterangan atas kehadiran Gubernur non AKtif Rano Karno pada acara Indonesia Bussines Summit (IBS) 2016 di Perth Australia dua pekan lalu.

Rano yang statusnya tidak lagi menjabat sebagai Gubernur dinilai telah melanggar etika dan kepatutan dengan menjadi perwakilan provinsi Banten dalam acara resmi tersebut, terlebih acara berskalan Internasional.

Untuk itu, Anggota Komisi III DPRD Banten Heri Handoko menilai, ada kesalahan administrasi, kepatutan, dan etika yang dilakukan Rano dan sejumlah pejabat yang berangkat ke Australia dalam acara kenegaraan.

“Ada indikasi kuat, Rano hadir mengatasnamakan gubernur. Sebab selain Rano, ada gubernur lain yang hadir pada kesempatan itu,” ujarnya, Sabtu (19/11) kemarin. (Baca Juga : Silang Pendapat Soal Rano Karno Di Australia, Ada Agenda Terselubung?)

Oleh karena itu, kata dia, Komisi III DPRD Banten akan memanggil pejabat BKPMPT Provinsi Banten dan pihak-pihak terkait yang berangkat pada kesempatan tersebut. “Harus ada klarifikasi tuntas,” ujarnya.

Sementara itu, Akademisi Administrasi Negara Leo Agustino menilai, dalam konteks etika publik kehadiran Rano pada acara IBS 2016 di Perth Australia sangat kurang elok.

“Seharusnya, RK secara personal meminta surat undangan lain yang mengundangnya sebagai pribadi,” kata Leo kepada wartawan, Sabtu (19/11). (Baca Juga : Sidang Paripurna, DPRD Pertanyakan Posisi Rano Karno Di Australia)

Jika alasan nya, undangan atas nama Gubernur diterima sebelum Rano Karno cuti, seharusnya kata Leo, yang berangkat adalah Plt. Gubernur Banten Nata Irawan untuk mewakili Banten.

Rano seharusnya tidak memaksakan diri untuk berangkat karena statusnya tidak lagi menjadi representasi provinsi Banten, “Maka seharusnya Pak Nata Irawan yang berangkat ke acara tersebut,” ujarnya. (Baca Juga : Diduga Kampanye Di Sekolah, Wakil Rano Dilaporkan Ke Bawaslu)

Sebelumnya dalam rapat parpurna, Rabu (16/11) Plt Gubernur Nata Irawan menjelaskan, keberadaan Rano Karno di Australia di luar sepengetahuan dirinya. “Saya sebagai Plt Gubernur, baru tiga minggu. Yang saya dengar, jadwal keberangkatan gubernur nonaktif sudah ada jauh-jauh hari sebelum saya dilantik jadi Plt,” kata Nata Irawan.

Penjelasan Plt Gubernur Banten itu langsung ditanggapi oleh salah satu anggota DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan. Menurut Fitron secara etika, sebenarnya jauh-jauh hari Rano Karno bisa membatalkan keberangkatan dan undangan dialihkan kepada Plt Gubernur.

“Ingat, gubernur itu jabatan, bukan perseorangan Rano Karno. Siapa pun gubernur Banten adalah lembaga, bukan pribadi. Tidak bisa pribadi Rano Karno mengatasnamakan gubernur lagi di Australia. Kan sudah ada, Nata Irawan, harusnya yang berangkat. Atas kapasitas apa Mendagri mengizinkan, kan di sana urusan negara. Sementara Rano Karno sudah nonaktif,” tegas Fitron . (Red)