Soal Reklamasi Jakarta, Gubernur WH Bentuk Tim Khusus

Serang, Progresnews.com -- Menyikapi dicabutnya moratorium reklamasi teluk Jakarta, Gubernur Banten Wahidin Halim langsung memerintahkan Biro Hukum untuk segera membentuk tim pertimbangan penambangan pasir laut dari Pulau Tunda, Ampel dan Sangiang di Kabupaten Serang.

Pasalnya, jika tidak segera ditangani, dengan dilanjutkannya reklamasi teluk Jakarta tersebut akan sangat berdampak pada provinsi Banten. Karena selama ini, pasokan kebutuhan pasir untuk reklamasi tersebut diambil dari perairan laut Banten.

“Arahan dari Gubernur Banten tadi, akan dibentuk tim pertimbangan yang tergabung dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD),” kata Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Agus Mintono usai melakukan rapat pimpinan terbatas di Pendopo KP3B Curug, Kota Serang yang dipimpin langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim di Aula Bappeda Banten di Serang, Senin (16/10) kemarin.

Agus mengatakan, arahan pembentukan tim tersebut merupakan rencana awal, yang akan dibahas lebih lanjut lagi, “Detailnya nanti kita akan rapatkan lagi. Mulai kapan tim pertimbangan ini bekerja, termasuk siapa-siapa saja yang terlibat dan terkait,” katanya.

“Jangan sampai masyarakat Banten yang dirugikan dengan adanya pengerukan pasir, yang penting lagi jangan sampai karena kegiatan pengerukan pasir laut akan merusak lingkungan hidup. Intinya jangan ada yang dikorbankan, itu tujuan pembentukan tim pertimbangan yang disampaikan oleh Gubernur,” katanya.

Bahkan kata dia, nanti tim pertimbangan tersebut berencana akan mengundang sejumlah pakar seperti lingkungan hidup, perhubungan, kelautan dan pakar hukum, “Nanti akan dibicarakan lagi. Termasuk kapan jadwal efektif tim mulai bekerja. Kita lihat dulu perkembangan dan arahan lebih lanjut dari pimpinan,” kata Agus.

Kepala Dinas ESDM Banten Eko Palmadi didampingi, Plt Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara, Deri Dariawan menambahkan, Tim nantinya akan mendapatkan gambaran mengenai pengerukan pasir laut di perairan Banten.

“Rencananya saya sendiri dari ESDM akan terlibat dalam tim. Kita tinggal menunggu perkembangan yang akan dilakukan oleh Biro Hukum. Karena Gubernur Banten tadi meminta kepada Agus Mintono (Kepala Biro Hukum) yang membentuk,” katanya. (Red)