Krisis meletus bulan lalu setelah Raja Tupou VI tiba-tiba menarik “kepercayaan dan persetujuan” untuk tiga kementerian.
Beberapa menteri utama Tonga telah mengumumkan pengunduran diri mereka setelah krisis konstitusional selama berbulan-bulan dengan raja berkuasa di negara kepulauan Pasifik itu.
Perdana Menteri Siaosi Sovaleni mengatakan kepada parlemen pada hari Kamis bahwa ia akan melepaskan peran menteri pertahanan, sementara Fekitamoeloa 'Utoikamanu, salah satu sekutu utamanya, akan mengundurkan diri dari jabatan menteri luar negeri dan pariwisata, sesuai dengan tuntutan Raja Tupou VI.
Sovaleni dilaporkan telah merekomendasikan agar Putra Mahkota Tupouto'a 'Ulukalala, seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri, diangkat menjadi menteri pertahanan dan luar negeri menggantikan mereka, Radio Selandia Baru melaporkan.
Tonga telah menjadi negara demokrasi konstitusional sejak akhir abad ke-19, dan monarki melepaskan lebih banyak kekuasaan dalam reformasi demokrasi pada tahun 2010.
Namun, awal tahun ini, raja tiba-tiba menarik “kepercayaan dan persetujuan” atas penunjukan tiga kementerian utama tanpa menjelaskan alasannya.
Malakai Koloamatangi, seorang ilmuwan politik di Universitas Fiji, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa krisis ini harus dilihat sebagai bagian dari ketegangan jangka panjang yang tidak dapat didamaikan “antara posisi raja dan eksekutif parlemen”.
Awalnya, perdana menteri menolak memenuhi tuntutan raja, dan nasihat hukum dari jaksa agung Tonga menyatakan bahwa langkah raja tidak konstitusional.
Perubahan sikap perdana menteri ini menyusul perdebatan sengit di parlemen dan setelah ia membantah tuduhan menghina raja.
Pengumuman resmi mengenai perombakan kabinet diperkirakan akan diumumkan pada Kamis malam.
Tonga adalah negara kepulauan dengan populasi sekitar 100.000 orang.
Amerika Serikat membuka kedutaan besar di Nuku'alofa pada Mei lalu, di tengah meningkatnya persaingan dengan Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh di kepulauan Pasifik.
