Tagih Janji Wapres, PDIP Tuntut JK Tak Gunakan Jabatan Untuk Kepentingan Bisnis

Tagih Janji Wapres, PDIP Tuntut JK Tak Gunakan Jabatan Untuk Kepentingan Bisnis

6 hari ago Politik Leave a comment

Berita Terkait

Pilkada Serentak, PDI-Perjuangan Kuasai 105 Daerah

12 hari ago

PDIP Pecat Anggota DPRD Banten Yang Ditangkap KPK

25 hari ago

Hasil Survey SMRC : Sering Datang Ke Banten, Masyarakat Justru Tak Puas Kinerja Jokowi

21 Oktober 2015

Jakarta, Progresnews.com — Wakil Presiden Jusuf Kall yang dinilai kerap mencampuradukan bisnis dan kekuasaan yang kini dimilikinya, dikritik pedas oleh salah satu politisi PDI-Perjuangan Masiton Pasaribu. Tak tanggug-tanggung Masiton menyebut bahwa JK sebagai epicentum kegaduhan yang terjadi di tanah air.

“Otoritas kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan bisnis akan memunculkan kegaduhan. Di mana episentrumnya? Titik besarnya di Wapres,” ujarnya di sela konferensi pers Political Communication Institute di Jakarta, (20/12)

Menurut Masiton, otoritas kekuasaan yang dimiliki oleh Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, sering digunakan untuk memuluskan bisnis yang dimilikinya. Padahal, ketika akan dipasangkan dengan Jokowi waktu lalu, JK mengaku tak akan menggunakan kekuasaan Wakil Presiden untuk memuluskan segala urusan bisnis yang dimiikinya.

“Pak JK, pada awal dipasangkan dengan Jokowi, mengatakan, ‘Saya sudah tua, sudah pernah jadi wapres. Saya tidak akan gunakan ini untuk kepentingan bisnis saya. Saya ingin mengabdikan diri pada bangsa’. Itu yang harus kita tagih janjinya,” tuturnya.

JK kerap menggunakan jabatan Wapres untuk memuluskan bisnis yang dimilikinya. Hal itu terlihat dari beberapa kasus dimana JK begitu terang benderang membelanya. Dalam kasus pembangunan listrik 35ribu watt misalnya, JK menangkis semua kritikan pedas dari Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, dan terus melenggang dengan proyek pengadaan listrik itu.

Tak hanya itu, dalam kasus penggerebegan PT Pelindo II yang dilakukan oleh Kabareskrim yang saat itu masih dijabat oleh Komjen Pol Budi Waseso, JK secara terang-terangan melindungi Dirut pelindo II R.J Lino. Bahkan, karena merasa terusik, JK langsung memerintahakn Kapolri untuk memecat Budi Waseso dengan dalih rotasi jabatan. Kini Budi Waseso mengisi jabatan Kepala Badan narkotika Nasional (BNN).

“Dirut-nya (RJ Lino) telepon sana-sini. Yang dari Seoul, nelepon supaya tidak dilanjutkan. Kabareskrim saat itu (Budi Waseso), yang copot JK juga. Menteri ESDM, JK juga,” katanya. (BACA JUGA : KPK Tersangkakan Direktur Pelindo II, DPR Rekomendasikan Copot Rini Soemarno)

Epicentrum kegaduhan politik negeri menurut masiton juga tak hanya pada Wapres, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said adalah dua menteri yang sudah tak layak dipertahankan di dalam kabinet pemerintahan. “Apa yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan Nawa Cita. Apa yang mau dipertahankan? Sudah tidak ada alasan untuk tidak mengganti,” tuturnya. (PN06)

Pilihan Redaksi:

REVISI KEWENANGAN PENYADAPAN KPK, POLITISI PDIP TUDUH GERINDRA

JADI TERSANGKA, WAPRES KAGUM DENGAN DAHLAN ISKAN

JOHAN BUDI: KAMI TIDAK PERNAH DIAJAK BICARA UNTUK MEREVISI UU KPK

Luhut Panjaitan Rangkap Jabatan, Jokowi Inkonsisten?

JADI DALANG TRAGEDI KUDA TULI, PDIP PERTANYAKAN PENCALONAN SUTIYOSO SEBAGAI KEPALA BIN

Facebook

Twitter

Google +