Wahidin Halim Ingatkan Masyarakat Tak Pilih Calon Gubernur Yang Terlibat Korupsi

Tangsel, Progresnews.com – Usai ramah tamah dengan warga di daerah kampung Ciater, Tangerang Selatan, Kamis (15/12), Calon Gubernur Banten Wahidin Halim meminta masyarakat untuk cerdas memilih pemimpin Banten selanjutnya .

Pemimpin yang dipilih kata Wahidin Halim, harus terbebas dari dugaan korupsi seperti yang disebutkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Saat menghadiri acara di Kantor PWNU Banten, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakn jika ada salah satu Calon Gubernur yang terlibat kasus korupsi. Namun begitu, pihaknya baru akan membuka kasus tersebut usai Pilgub selesai dilaksanakan .

Baca Juga : Usai Pilgub Banten 2017, Rano Karno Dibidik KPK

"KPK harus periksa kasus (korupsi) itu. Rakyat harus cerdas, jangan mau pilih calon gubernur korup," tegasnya usai kunjungan.

Cagub yang berpasangan dengan Andika Hazrumy itu mengajak semua lapisan masyarakat untuk betul-betul memahami rekam jejak calon gubernur Banten saat ini. Apalagi ada indikasi kuat bahwa KPK tengah membidik seorang cagub Banten yang terlibat kasus korupsi.

"Indikasinya sudah kuat, KPK harus cepat mengungkapnya. Banten itu butuh pemimpin yang bersih dan teruji," tuturnya.

Baca Juga : Soal Calon Gubernur Korupsi, Andika Minta KPK Umumkan Sebelum Pilgub

Sebelumnya, pada pekan lalu, tim hukum Wahidin Halim mendatangi Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk mendesak lembaga antirasuah itu segera mengungkap cagub Banten yang terindikasi kuat melakukan praktik korupsi.

Terpisah, Pasangan Wahidin Halim, Andika Hazrumy juga meminta KPK untuk membuka nama Calon Gubernur yang terliabt korupsi tersebut sebelum Pilgub rampung. Alasannya, agara masyarakat bisa memilih pemimpin Banten dengan tepat.

Baca Juga : Diduga Terima Aliran Duit Korupsi, Beredar Foto Rano Karno Dengan Bendahara TCW

“Untuk persoalan hukum kami percayakan ke KPK. Saya percaya KPK profesional. Soal signal KPK, itu jelas soal cagub terindikasi korupsi. Menurut saya, kenapa tidak diumumkan sebelum pilkada,” kata Andika saat ditanya wartawan, Rabu (14/12). (Red)