Akibat Reklamasi Jakarta, Banyak Nelayan Banten Alih Profesi Jadi TKI

Serang, Progresnews.com -- Reklamasi di Teluk Jakarta ternyata memiliki dampak serius bagi para Nelayan di Serang Utara tepatnya di Pantai Pontang, Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten. Yang paling kentara, adalah hilangnya mata pencaharian dan akhirnya banya yang beralih profesi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri .

Menurut penuturan Pengacara dari LBH Jakarta yang kini mendampingi para Nelayan di yang menggugat Reklamasi Telu Jakarta, Tigor Hutapea, para nelayan dan petani bandeng di Serang kehilangan pekerjaan setelah lokasi pesisir pantai di longsor akibat penyedotan pasir dari bawah pesir, yang terus dilakukan hampir setiap hari oleh kapal berukuran besar, untuk diangkut menjadi bahan baku utama reklamasi Teluk Jakarta.

Tigor mengatakan para petani sekitar pantai baru mengetahui ada penyedotan pasir, setelah melihat bentuk kapal yang memiliki belalai atau selang penyedot berukuran besar di bagian bawah perut kapal. Setelah keberadaan kapal itu, banyak jaring nelayan hilang akibat ikut tersedot bersama material pasir yang diangkut.

"Awalnya masyarakat itu nggak tau. Tapi karena daya sedot kapal itu besar, beberapa jaring warga itu ada yang hilang dan akhirnya mengakibatkan longsor sekitar 700 hektar. Lahan tersebut merupakan lahan dari petani bandeng. Jadi para petani mengalami kerugian yang cukup besar," ujar Tigor Hutapean, Rabu (15/3) lalu.

Sementara itu, Aktivis Lingkungan Daddy Hartadi yang juga telah lama mendampingi para nelayan di pesisir Utara Banten meminta pemerintah untuk segera mengkaji ulang perihal kebijakan yang selama ini merugikan dan telah memiskinkan nelayan.

“Kehidupan nelayan di Banten terusik dengan kebijakan pemerintah yang mengijinkan pertambangan pasir laut. Kebijakan pemerintah itu tak mempertimbangkan aspek lingkungan dan ruang hidup milik nelayan,” ucap aktifis yang seringkali menyuarakan hak-hak nelayan tersebut.

Penambangan pasir yang merupakan salah satu kapitalisasi ruang publik oleh para pemilik modal, harus dihentikan karena bisa merugikan nelayan-nelayan kecil.

“Perkampungan nelayan yang identik dengan kemiskinan masih menjadi bukti nelayan masih dianaktirikan. Padahal garis pantai indonesia adalah terpanjang kedua di dunia yang kaya akan sumber daya laut,” tuturnya.

Tak kalah penting, pemerintah kata Daddy, juga harus menyediakan berbagai fasilitas bagi nelayan, baik pembangunan infrastruktur jalan maupun pasar yang bisa memudahkan nelayan dalam menjual hasil tangkapannya.

“Pemerintah juga harus komitmen memperbaiki infrastruktur di desa desa pesisir agar nelayan semakin mudah mengakses pusat ekonomi dalam mendistribusikan hasil laut yang berhasil ditangkapnya,” tukas Daddy.