Beragama Non-Islam, Ulama Tolak Ajudan Jokowi Jadi Kapolda Banten

Serang, Progresnews.com – Elemen Masyarakat dari kalangan Ulama menolak ditunjuknya ajudan Presiden Joko Widodo, Kombes Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolda Banten menggantikan Brigjen Pol Ahmad Dofiri.

Penolakan yang dilakukan lantaran calon Kapolda baru itu, beragama non Islam, yang dinilai oleh sejumlah kalangan tidak akan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat Banten yang kental akan nuansas Islamnya.

Dalam waktu dekat, para ulama akan menemui Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, untuk audeinsi. Mereka akan mendatangi Mabes Polri dengan membawa tanda tangan Ulama Banten sekitar 400 tanda tangan.

“Ya betul, ada ajakan dari beberapa ulama Banten untuk menemui Kapolri di Mabes Polri, Senin pagi ini, terkait pergantian kapolda,” kata Sekretaris Majelis MUI Kota Serang Amas Tadjudin dikutip dari Banten Headline, Senin (10/10).

Ketua Umum Dzurriyat Kesulthanan Banten, Tubagus Imamudin menilai penunjukkan Kapolda Banten yang sebelumnya menjabat ajudan Presiden RI Joko Widodo, tidak sesuai semangat Provinsi Banten.

"Sebagai tanah 'Para Wali', Kapolda Banten sejatinya harus dekat dengan para ulama dan para tokoh. Kami khawatir dengan latar belakang Kombes Pol Listyo Sigit Prabowo, tidak mampu mengurai dinamika keadaan masyarakat Banten yang islami yang juga terkenal dengan tanah 'Para Ulama' dan Jawara," kata Imamudin, seperti dikutip Newsmedia, Senin (01/10)

Ketua Pemangku Adat Kesultanan Banten, Tubagus Abbas Wasee juga menyatakan sikap atas pergantian Kapolda Banten. Menurut dia, setiap pemimpin di Banten harus memiliki ruh yang sama dengan tradisi yang ada.

"Banten akan kehilangan ruh suasana yang Islami jika pemimpinnya tidak mengenal detail suasana di Provinsi Banten. Kami khawatir ini akan hilang, jika Banten tidak dipahami sebagai daerah istimewa dalam hal keislaman, sejarah dan budaya," ujarnya.

Abbas berharap Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang pernah tugas di wilayah Banten, dapat memahami keinginan dan budaya masyarakat Banten.

"Kami yang ada di Banten menginginkan supaya tercipta suasana harmonis. Kami meminta kepada kapolri untuk membuat pertimbangan dan meninjau kembali agar kami di Banten tidak menimbulkan kecurigaan keputusan dari pusat untuk di Provinsi Banten," tuturnya.

Kekecewaan juga datang dari Budayawan Banten, Tubagus Saptani. Ia mendukung penolakan kehadiran Kapolda baru di Banten.

"Kami rasa Kapolri sekarang sudah mulai lupa akan sejarah dan budaya di Banten, yang berbeda dengan provinsi lainnya. Banten memang terkenal dengan budaya toleransinya, tapi belakangan ini kami mulai resah dan terganggu. Karena kami menilai ada pihak yang ingin membawa suasana memanas di Jakarta untuk kemudian meletup juga di Banten. Apalagi dalam waktu dekat di Banten menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur," ujarnya.

Saptani menduga ada upaya-upaya lain yang dilakukan pemerintah pusat terhadap Banten. "Seperti ada upaya untuk mempersiapkan pasang orang terdekat demi mengamankan kepentingan pribadi," ucapnya. (Red)