Rush Money Ancam Perekonomian Indonesia, Pemerintah Diminta Waspada

Tangerang , Progresnews.com – Meski kinerja perbankan Indonesia masih dalam skala aman, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Riant Nugroho, meminta Pemerintah untuk tetap waspada mengantisipasi gerakan Rush Money yang akan dilakukan serentak 25 November 2016.

"Pemerintah tidak boleh gegabah dengan mengatakan tidak bakal ada apa-apa, karena semua aksi ekonomi adalah ancaman. Tapi pemerintah tetap perlu menyikapi dengan cermat dan bijaksana," saran Riant, seperti dilansir Liputan6, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/11).

Menurut Riant, formula yang paling baik dalam menghadapi gerakan rush money adalah dengan membangun kepercayaan publik akan kondisi keuangan dan perbankan Indonesia yang masih sehat.

"Jadi pemerintah harus mendinginkan, merespons dengan biasa tidak boleh berlebihan atau lebay. Sampaikan untuk apa sih rush money? Kalau ada unjuk rasa jangan sampai merembet ke rush money karena dampaknya ke seluruh bangsa lho, jadi harus meyakinkan," papar dia.

Baca Juga : Gerakan Rush Money Semakin Besar, Pemerintah Tuding Untuk Kepentingan Politik

Pemerintah juga kata Riant, jangan memberikan pernyataan yang justru memperkeruh keadaan. Inilah yang dianggapnya sebagai respons berlebihan, seperti mengeluarkan statement aksi demo ditunggangi kepentingan politik atau kepentingan lain.

"Kalau responsnya berlebihan, maka efeknya juga berlebih-lebihan. Jangan dipanas-panasi, itu kan ucapan politisi, sementara dalam posisi ini harus menjadi negarawan. Pendekatan yang dipakai bukan power, tapi network," Riant menerangkan.

Sebagai informasi, Gerakan rush money atau aksi tarik uang merupakan bagian lain dari aksi Bela Islam, menuntut Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok di tahan karena diduga telah melakukan pelecehan terhadap kitab suci umat Islam.

Gerakan rush money merupakan bentuk ketidakpercayaan dan perlawanan umat Islam terhadap kepemimpinan Jokowi yang dinilai tidak mampu memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. (Red)

TAG ekonomi